- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA - Kader Muda Ka'bah, ormas sayap Partai Persatuan Pembangunan, Usni Hasanudin, tidak setuju apabila nama mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Budi Waseso masuk sebagai bursa calon Ketua Umum PPP saat digelarnya Muktamar nanti.
Alasannya tidak rasional.
Menurut dia, Buwas secara aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua umum. Sebab, calon ketua umum itu diatur AD/ART minimal menjadi pengurus satu periode sebelumnya.
“Darimana rasionalnya Buwas dicalonkan jadi Ketua Umum PPP? Secara aturan AD/ART tidak dapat, kemudian dari basis juga tidak dapat,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2019.
Ia menjelaskan sosok yang ideal menjadi calon Ketua Umum PPP tidak harus dari luar, karena jika dari luar maka akan terjadi gesekan di internal. Selain itu, selama ini PPP menyebut diri sebagai partai kader tapi tidak punya kepercayaan mendorong kadernya sendiri memimpin partai.
“Kalau dari luar atau eksternal partai, ini kan lucu. Untuk apa selama ini berteriak bahwa PPP adalah partai kader, tetapi tidak memiliki kepercayaan diri mendorong kader sendiri,” kata dia.
Usni menegaskan PPP memiliki basis sosiologis yang jelas, sehingga sangat tidak mungkin mengambil dari luar untuk calon ketua umum. Apalagi, internal PPP juga tidak kekurangan kader.
Sebab, Usni khawatir apabila sosok dari luar yang dijadikan ketua umum maka partai ini akan musnah. Karena, sekarang saja sudah hampir bubar partai yang dipimpin oleh Suharso Monoarfa. Padahal, masih banyak kader partai yang mumpuni.
“Masih banyak yang mumpuni seperti Zainut Tauhid yang kini sebagai Waketum MUI, Ahmad Muqowam yang duduk sebagai Anggota DPD RI, Ahmad Farial serta banyak lagi yang lain. Tapi kenapa harus mengambil dari luar?” katanya.
Ia menyarankan kepada seluruh pengurus PPP agar Muktamar sebagai momentum untuk ajang persatuan, sehingga tidak ada perpecahan lagi atau dualisme di tubuh PPP. Maka, calon ketua umum juga harus diperhatikan untuk mencapai tujuan persatuan tersebut demi kejayaan kembali partai.
“Muktamar kali ini harus dijadikan momentum persatuan. Terima atau tidak, PPP itu masih terbelah. Satukan dulu buat Muktamar rekonsiliasi. Kalau kita masih berpikir sah tidak sah, makan sampai kapan pun sulit PPP akan besar,” katanya.
Sebelumnya, isu Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, maju sebagai salah satu kandidat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengemuka ke publik. Fakta bahwa Buwas bukanlah kader partai tersebut pun jadi sorotan.
Apakah tokoh di luar partai boleh maju sebagai calon ketua umum PPP? Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, memberikan penjelasan.
Arsul mengungkapkan menuturkan siapapun yang maju menjadi kandidat pucuk pimpinan partai berlambang Ka'bah itu harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya adalah menjadi pengurus partai itu terlebih dahulu.
"AD/ART PPP mensyaratkan untuk jadi Ketum harus pernah satu periode menjadi pengurus DPP PPP atau Ketua DPW," kata Arsul saat dihubungi VIVAnews, Kamis, 18 Juli 2019.
Arsul mengatakan partainya tidak menutup pihak manapun bila ingin menjadi ketua umum. Tapi, dia mengingatkan PPP juga memiliki aturan tersendiri.
"Jadi selama AD/ART-nya begitu maka orang external masuk dulu sebagai pengurus DPP, baru di Muktamar berikutnya bisa mencalonkan diri sebagai Ketum PPP," katanya.
