- VIVA.co.id/ Reza Fajri
VIVA - Tak cuma internal Partai Golkar yang tengah menghangat dalam konteks pergantian ketua umum mereka. Partai Persatuan Pembangunan pun kini diterpa isu serupa.
Salah satu nama yang muncul dalam bursa calon ketua umum partai berlambang Ka'bah itu adalah mantan Kabareskrim, Budi Waseso. Tapi ternyata, tak cuma Buwas, nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin juga turut mengemuka.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Rudiman, mengatakan partainya terbuka apabila Syafruddin ingin maju sebagai calon Ketua Umum PPP saat digelar Muktamar nanti. Namun, semua tetap harus tunduk pada aturan partai.
“Siapa pun boleh-boleh saja yang ingin maju sebagai Ketua Umum PPP, kami sangat terbuka sekali. Tapi kembali lagi apakah dalam aturan partai membolehkan,” kata Rudiman kepada wartawan, Kamis, 18 Juli 2019.
Menurut dia, dalam AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) partai mengatur bagi kader PPP yang ingin maju menjadi calon ketua umum harus masuk kepengurusan selama satu periode dalam sebuah tingkatan.
“Tapi untuk menjadi kader, kami sangat terbuka sekali,” ujarnya.
Rudiman menilai Syafruddin merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP menjadi lebih maju, karena beliau merupakan mantan Wakapolri dan sekarang sebagai Menteri PANRB.
“Saya rasa dia sosok yang tepat. Tapi lagi-lagi itu semua diserahkan dalam AD/ART Partai. Tapi kami sangat terbuka,” kata dia.
Di samping itu, Rudiman membantah bila PPP saat ini mengalami dualisme sehingga membutuhkan sosok Syafruddin untuk menyatukannya. Tapi dia menyebut sosok Syafruddin bisa lebih memajukan PPP ke depan.
Sebelumnya, isu Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, maju sebagai salah satu kandidat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengemuka ke publik. Fakta bahwa Buwas bukanlah kader partai tersebut pun jadi sorotan.
Apakah tokoh di luar partai boleh maju sebagai calon ketua umum PPP? Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, memberikan penjelasan.
Arsul mengungkapkan menuturkan siapapun yang maju menjadi kandidat pucuk pimpinan partai berlambang Ka'bah itu harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya adalah menjadi pengurus partai itu terlebih dahulu.
"AD/ART PPP mensyaratkan untuk jadi Ketum harus pernah satu periode menjadi pengurus DPP PPP atau Ketua DPW," kata Arsul saat dihubungi VIVAnews, Kamis, 18 Juli 2019.
Arsul mengatakan partainya tidak menutup pihak manapun bila ingin menjadi ketua umum. Tapi, dia mengingatkan PPP juga memiliki aturan tersendiri.
"Jadi selama AD/ART-nya begitu maka orang external masuk dulu sebagai pengurus DPP, baru di Muktamar berikutnya bisa mencalonkan diri sebagai Ketum PPP," katanya.
