- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur
VIVA – Partai Golkar merespons permintaan Partai Gerindra yang berharap kadernya mendapat jatah kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Permintaan ini dinilai tak logis jika argumentasinya syarat rekonsiliasi.
Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, menilai pembicaraan mengenai kursi MPR bersama seluruh fraksi di parlemen belum dibahas. "Kalau Gerindra mau menduduki kursi itu belum sama sekali dibicarakan dalam koalisi kami," kata Ace saat dihubungi, Jumat 19 Juli 2019.
Menurut Ace, niat rekonsiliasi bukan sekadar bagi-bagi kursi. Adapun jika hal itu diutarakan, Partai Golkar pun belum mendengar dari partai koalisi pendukung pemerintah mengenai tawaran tersebut.
Wacana yang digulirkan, kata dia, baru sebatas pendapat internal di Partai Gerindra yang ingin agar kadernya menjadi ketua MPR.
"Pembicaraan rekonsiliasi kan bukan sekedar bagi-bagi kursi. Kalaupun membahas itu, seharusnya dibicarakan bersama dengan di dalam KIK (Koalisi Indonesia Kerja)," ujar dia.
Ace menuturkan, Golkar sebagai urutan nomor dua perolehan kursi di parlemen, sangat logis mengajukan kadernya sendiri untuk duduk di MPR. Meski tengah menjadi rebutan partai di dalam koalisi, Ace mengatakan, penjajakan komunikasi terus berlangsung.
Golkar tetap memprioritaskan komunikasi terlebih dulu di internal koalisi, sebelum mengajukan paket pimpinan MPR ke partai yang berada di oposisi.
"Karena sistem pemilihan ketua MPR itu sistem paket, maka sangat mungkin terbuka melakukan pembicaraan dengan partai lain. Partai Golkar sendiri akan memprioritaskan kepada Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk lebih mensolidkan dukungan ketua MPR," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Sodik Mujahid mengatakan, alangkah indahnya NKRI bila ketua MPR dijabat kader Gerindra. Sebab, Presiden sudah dari kader partai pemenang pemilu yaitu Joko Widodo. Begitupun dengan ketua DPR yang dipastikan jatah PDIP.
"Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini. Pertama harus diwujudkan para wakil rakyat anggota MPR terutama para pemimpin partai dalam menetapkan ketua MPR," jelas Sodik dalam pesan singkatnya kepada Vivanews, Jumat, 19 Juli 2019.
