- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bara Hasibuan, menegaskan bahwa saat ini posisi partainya ingin bergabung dengan pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Bara menyatakan secara tegas bahwa PAN ingin bergabung tanpa ada syarat apa pun.
"Saya ingin tegaskan pernyataan Ketua Umum kemarin, bahwa posisi PAN ingin bergabung tanpa ada persyaratan. Itu merupakan sikap resmi PAN," kata Bara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019
PAN tidak menuntut syarat apa pun, karena menurut Bara, PAN sangat menghormati Jokowi sebagai pemenang pilpres yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin lima tahun mendatang. Jokowi dinilai mampu membawa Indonesia lebih baik di bawah kepemimpinannya, dan PAN menyerahkan sepenuhnya pengisian kabinet kepada Jokowi.
"Kita harus hormati itu dan kita ini memakai sistem presidensial. Sistem presidensial itu presiden memiliki otoritas dan prerogatif untuk membentuk kabinet," ujarnya.
Bara mengatakan, dalam sistem presidensial pemerintahan atau menteri pembantu presiden ditentukan sepenuhnya oleh presiden. Maka dari itu, syarat yang sebelumnya dicetuskan Amien Rais untuk rekonsiliasi, yakni porsi pembagian jabatan 45:55 dinilai bertentangan dengan presidensial.
"Ide power sharing 55-45 itu bertentangan dengan sistem presidensial. Jadi kami betul-betul ingin bergabung untuk membantu pemerintahan Jokowi. Kami tulus membantu menjawab berbagai tantangan yang Indonesia hadapi sekarang serta melaksanakan janji kampanye," ujarnya.
Terkait koalisi BPN Prabowo-Sandi, Bara mengatakan, koalisi tersebut sudah dibubarkan. Sehingga masing-masing partai berhak menentukan langkahnya sendiri.
Maka dari itu, jika ada usulan pembagian kekuasaan 55-45 dan mengatasnamakan kelompok, itu merupakan usulan yang menyesatkan. Pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menurut Bara sudah jelas bahwa arah PAN saat ini ingin bergabung dengan Jokowi tanpa syarat. Karena PAN menilai pemerintahan Jokowi akan lebih baik ke depannya.
"Jadi sekarang partai-partai menentukan arahnya sendiri, bukan kelompok. Jadi kalau ide 55-45 masih bernegosiasi atas nama kelompok. Sekarang ini kan komunikasi dengan Pak Jokowi dan partai-partai koalisi Jokowi ya sebagai individu. Jadi ide itu memang menyesatkan," ujarnya. (ase)
