KPU Paksa Parpol Penuhi 30 Persen Kuota Perempuan

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

VIVA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid, memastikan pihaknya akan tetap menekan partai-partai politik untuk mematuhi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengharuskan 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga peserta pemilu.

Unik, Tanpa Banner, Baliho atau Sticker Elah Karmilah Lolos Jadi Anggota DPRD

Langkah konkret yang dilakukan KPU adalah dengan tetap memasukkan 30 persen kuota bagi perempuan dalam setiap Peraturan KPU (PKPU), yang menjadi acuan setiap pelaksanaan pemilu ke depan. 

"KPU selama proses pencalonan bersikap tegas terhadap parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Sehingga parpol wajib melakukan perbaikan dalam proses pencalonan," kata Pramono di kantornya di Jakarta, Kamis 25 Juli 2019.

Masinton Pasaribu Ungkap Tak Lolos ke Senayan, Jatah Kursi PDIP Hilang Satu

Menurutnya sikap tegas KPU selama ini dengan PKPU telah berdampak positif, memaksa parpol untuk tetap menyediakan ruang 30 persen bagi para caleg yang akan ikut dalam pemilu. Dan KPU akan konsisten dengan sikap tersebut.

"Undang-undang, lalu turunan teknis di PKPU yang mengatur sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut perlu dipertahankan. Karena berhasil memaksa parpol menempatkan calon perempuan dalam jumlah yang cukup banyak," katanya.

Singgung Politik Uang Pemilu 2024, AHY: Ugal-ugalannya Luar Biasa

Tak hanya itu KPU berhasil mendorong partai politik memberi perhatian lebih luas terhadap perempuan dalam berpolitik. Kaum hawa tak hanya dijadikan pelengkap, namun diberi ruang keterpilihan yang luas seperti nomor urut satu dalam pemilihan calon anggota  legislatif. 

"Ditempatkan di nomor urut yang memberi peluang menang cukup besar. Kalau KPU tidak memaksa dengan PKPU, maka calon perempuan akan ditempatkan di nomor urut bawah," katanya. (ren) 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Bamsoet Nilai Sistem Demokrasi Pemilu Langsung Perlu Dikaji Ulang karena Marak Politik Uang

Bamsoet menilai sistem demokrasi dengan pemilihan langsung perlu dikaji ulang karena sistem tersebut mendorong adanya demokrasi yang bersifat transaksional.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024