- VIVAnews/Maryadi
VIVA – Dewan Pakar DPP Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi menegaskan, Jaksa Agung merupakan jabatan politik. Karenanya, tiap parpol tentu boleh saja mengincar jabatan tersebut.
"Masalah Jaksa Agung ini, dalam konteks Indonesia dia jabatan politik. Semua partai boleh melirik posisi tersebut, tetapi keputusan akhir pada Presiden, Pak Jokowi," kata Taufiqulhadi di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 30 Juli 2019.
Seperti diketahui, jabatan Jaksa Agung saat ini dipegang oleh Partai Nasdem. Dia pun mengakui, partainya tetap mengincar posisi itu.
Menurutnya, partainya memiliki kader yang pantas untuk menjabat sebagai Jaksa Agung.
"Jaksa itu pengacara negara. Dia berdiri mempertahankan Negara Indonesia, karena itu dia tentu saja orang-orang yang sangat baik. Menurut saya, di Nasdem pasti ada (calon Jaksa Agung)," kata Taufiqulhadi.
Ia menilai, baik Jaksa Agung dan menteri keuangan merupakan jabatan politik. Sehingga, boleh diincar parpol. Kecuali, jabatan BUMN meski jabatan politik, tetapi sebaiknya bukan dari parpol.
Saat ini, ia menjelaskan, komunikasi selalu terjalin, meski bukan yang rigid ataupun informil. Dalam konteks Partai Nasdem, soal menteri diserahkan pada ketua umum.
"Karena, prosesnya sudah berlangsung sejak lama," kata Taufiqulhadi.
Ia juga membantah soal perebutan posisi Jaksa Agung hingga menyebabkan hubungan koalisi menjadi tegang.
"Salah sekali, tidak ada hal tersebut. Berkaitan dengan posisi tersebut. Tidak ada sama sekali," kata Taufiqulhadi. (asp)
