VIVA – Presiden Joko Widodo saat ini dinilai lebih otonom dalam kaitannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dekan FISIP UIN Jakarta Ali Munhanif mencontohkan, Jokowi terlihat tidak mengenakan seragam partai saat menghadiri pembukaan Kongres PDI Perjuangan di Bali belum lama ini.
"Ketika hadir di Bali, secara simbolis, Jokowi tidak memakai baju partai. Dia baju merah, tetapi betul-betul lebih otonom," kata Ali dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu 10 Agustus 2019.
Menurut Ali, Jokowi ingin juga menunjukkan bahwa dirinya mempunyai hak prerogatif. Sehingga tidak ingin diintervensi saat pemilihan menteri-menteri kabinetnya mendatang.
"Dia ingin menunjukan diri bahwa ada hak prerogatif Presiden. Terima apapun keputusan presiden," ujar Ali.
Ali menilai, penolakan Jokowi untuk diintervensi itu terlihat dari bahasanya saat merespon permintaan menteri dari PDI Perjuangan. Jokowi saat itu menjawab justru belum tentu partai yang kembali dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mendapat sekian jatah.
"Dia ini orang kuat, tapi dia ini orang Solo. Dalam perspektif kultural, penolakan itu sudah nampak," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung menodong Jokowi perihal jatah menteri di kabinet periode 2019-2024. Megawati meminta jatah menteri dari PDIP harus lebih banyak dari partai koalisi lainnya.
"Tadi Ibu Mega bilang (jatah menteri) jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, PDIP empat, kan sudah dua kali. Tapi nanti kalau yang lain tiga, PDIP dapat berapa, belum tentu juga. Tapi yang jelas PDIP dapat jatah menteri terbanyak," kata Jokowi di Bali.
Menurut politikus PDIP, Masinton Pasaribu, beberapa kursi menteri yang dianggap sesuai dengan konsep trisakti yang berdikari secara politik, ekonomi, kebudayaan dalam partainya, dapat diberikan oleh Presiden Jokowi.
"Kalau kami sih berharap, portofolian (kementerian) pertanian, pedesaan. Itu PDI Perjuangan, karena di situ banyak konstituennya," kata Masinton di sela - sela pertemuan Kongres V PDI Perjuangan, Sanur, Bali, Jumat 9 Agustus 2019.
Namun, Masinton mengatakan, hal itu masih sebatas harapan. Ia percaya, Presiden Jokowi menentukan mana yang terbaik dan tepat diberikan kepada partai berlogo Banteng Moncong Putih tersebut. Di luar dua lembaga negara, ia juga masih ingin agar kementerian di bidang hukum dipegang kader PDIP. [mus]
