Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Fadli Zon Nyinyir: Ujungnya Seperti Esemka

Fadli Zon.
Sumber :

VIVA – Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memutuskan ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Realisasinya diharapkan empat sampai lima tahun lagi atau pada 2023-2024 mendatang.

Pernah Dampingi Gibran ke Papua, Bahlil Bantah Tudingan Tak Netral

Alasan mantan Gubernur DKI Jakarta itu memindahkan ibu kota karena beban Jakarta dan Pulau Jawa sudah sangat berat, baik sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa. Selain itu, juga punya bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia.

Apalagi, mayoritas penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bahkan, jumlahnya sudah lebih dari separuh dari total jumlah penduduk negeri ini atau mencapai 150 juta jiwa. Begitu juga dengan 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang ada di Pulau Jawa.  
 
Soal keputusan pindah ibu kota ini pun tak cuma didukung tapi juga dinyinyirin. Salah satunya oleh wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang bilang bahwa keputusan Jokowi cuma pencitraan di masa pemerintahnya. Pemindahan ibu kota baginya bukan sesuatu yang simpel dan butuh kajian mendalam, tidak bisa dilakukan dengan cepat karena butuh waktu antara 10 sampai 20 tahun.

Legislator Soroti Daya Beli Gen Z di Jakarta, Bisa Berkontribusi Besar Kendalikan Inflasi

"Kelihatan bahwa Presiden ini tergesa-gesa. Saya baca statement-nya diharapkan tahun 2023-2024, mungkin berharap ini menjadi legacy di masa pemerintahannya. Jadi ada yang ditinggalkan, ada yang dikenang gitu," katanya di Gedung DPR, Rabu, 28 Agustus 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.  

Selain dibutuhkan waktu lama, politisi Partai Gerindra itu menilai, pemindahan ibu kota juga tidak tepat, mengingat kondisi ekonomi global dan domestik saat ini yang kurang baik. Belum lagi, ada masalah lain, seperti defisitnya anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapat 61 Persen Saham Freeport Indonesia, Meski Alot Negosiasinya

Melihat kondisi itu, bagi Fadli Zon, sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini melambat.

Paruh pertama 2019, ekonomi Indonesia cuma tumbuh 5,06 persen atau melemah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, 5,17 persen. Bank Dunia bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini dari 5,2 persen jadi 5,1 persen pada Juli lalu.

Pendapat dia, kalau pertumbuhan ekonomi sudah di atas 8 persen, 9 persen atau 10 persen, maka pemindahan ibu kota baru bisa dilakukan. Soalnya, kalau dipaksakan sekarang dikhawatirkan bakal menambah beban negara.

Fadli pun menyindir pemindahan ibu kota sebenarnya tak jauh beda dengan rencana Jokowi beberapa tahun lalu, yang ingin menjadikan Esemka menjadi mobil nasional. Nyatanya, sampai sekarang status Esemka tak pernah naik jadi mobil nasional, cuma jadi mobil merek nasional.   

"Menurut saya, Presiden nanti ujungnya cuma jadi angan-angan saja gitu lho. Seperti Esemka, diomongin, enggak jadi," ucap Fadli.

Di sisi lain, menurutnya, keputusan pemindahan ibu kota bisa berubah karena harus didiskusikan dengan wakil rakyat. Pun jika akhirnya dipindahkan, Gerindra mengusulkan ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat dibanding ke Kaltim. Alasannya, jarak Jakarta ke Jonggol lebih dekat dan biaya yang dibutuhkan tak terlalu besar untuk pembangunan.  

"Kalau jonggol itu split capital, lebih mudah. Infrastrukturnya tidak terlalu sulit. Jalan sudah ada, lahan masih ada. Nah, kalau split capital itu lebih mudah," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya