Risma Daftarkan Calon Penggantinya ke DPD PDIP
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma sudah mendaftarkan penggantinya bakal calon wali kota Surabaya kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta. Hal itu diungkapkan Serketaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto.
Menurut dia, sosok yang dicalonkan Risma sebagai penggantinya untuk memimpin Surabaya punya visi dan misi yang sama dalam membangun kota Pahlawan tersebut. Untuk pemilihan wali kota Surabaya tahun depan, partainya melakukan persiapan mendalam dan pemetaan politik.
Hal itu dilakukan lantaran Surabaya dinilai membutuhkan pemimpin seperti Risma. Karena dia tak ingin Surabaya menjadi mundur jika tak memiliki pemimpin sekelas Risma.
"Bukan pemimpin poco-poco, Ibu Risma maju, kemudian yang menggantikan mundur karena tidak memahami desain kemajuan kota Surabaya," kata dia, saat berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Timur di Surabaya, Jumat, 18 Oktober 2019, seperti dikutip VIVAnews. Â
Menurut dia, masukan Risma soal terkait Pilkada Kota Surabaya akan didengarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Itu karena hubungan Megawati dan Risma sudah dekat dan terjalin lama.
"Ibu Mega juga menjadi bagian arsitek pembangunan Surabaya karena intensnya dialog antara Ibu Mega dan Ibu Risma," ujar Hasto.
Partai berlambang kepala banteng itu sudah membuka penjaringan calon wali kota Surabaya 2020 melalui DPC, DPD, dan DPP. Hingga kini sejumlah nama sudah mendaftar di DPC, di antaranya Wakil Wali KOta Surabaya Wishnu Sakti Buana, anggota DPRD Surabaya Dyah Katarina.
Sementara Hasto menuturkan bahwa Pimpinan Pusat PDIP membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah sampai bulan ini, walaupun penjaringan di tingkat DPC dan DPD sudah dilakukan. Sementara pendaftaran ke KPU baru akan dilakukan pada April tahun depan.
Wali Kota Madiun Nonaktif Maidi Divonis 5 Tahun Penjara
Wali Kota Madiun nonaktif Maidi divonis lima tahun penjara dalam perkara korupsi berupa pemerasan berkedok dana CSR dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot
