Pelantikan Jokowi dan Kekhawatiran Neo Orba

Pelantikan Jokowi diiringi kekhawatiran sejumlah pihak akan timbulnya `Neo Orde Baru (Orba)`, namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan hal itu berlebihan dan tidak mungkin terjadi.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri mengatakan istilah Neo-Orba muncul sejak masa pemilu presiden 2019.

Pandangan itu, kata Aisah, timbul karena ada kemiripan karakter kebijakan pemerintahan saat ini dengan masa orde baru dan menguat setelah : 

- terbentuknya undang-undang yang dinilai menguntungkan kalangan elite politik dan merugikan kepentingan publik secara luas, seperti UU KPK;

- adanya tindakan represif saat demonstrasi mahasiswa yang menimbulkan korban;

- kekhawatiran bahwa tidak ada kubu oposisi yang kuat dalam parlemen, sehingga pemerintahan bisa berjalan seperti saat orde baru.

Awal pekan ini, istilah Neo-Orba menjadi bahan perbincangan di media sosial menyusul kebijakan pemerintah melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengkritik pemerintah di ruang publik.

Namun, hal itu dibantah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Sundari yang mengatakan kekhawatiran itu berlebihan dan tidak berdasar.

Eva Sundari yang mengatakan kekhawatiran terhadap timbulnya Neo-Orba berlebihan dan tidak berdasar. - Getty Images

"Kita bukan negara di zaman krisis di mana KKN-nya luar biasa. Wong presidennya baik gitu lho," ujar Eva.

"Masa mau `di-Suhartokan` oleh teman-teman?"

`Pembubaran HTI, UU KPK, hingga blokir internet`

Merujuk pada Indeks Demokrasi 2018 yang disusun The Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi di Indonesia menurun jika dibandingkan tahun 2015.

- BBC

Indonesia disebut masuk dalam golongan `demokrasi cacat` (flawed democracy) dengan peringkat nomor 65, di bawah dua negara di Asia Tenggara, Malaysia dan Filipina.

Laporan itu mengatakan ketika memulai masa pemerintahannya Jokowi memiliki citra sebagai ` ‘man of the people’ atau pemimpin yang diharapkan masyarakat.