Sikap Tegas Prabowo Subianto untuk Pertahanan Indonesia

Menhan Prabowo Subianto.
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin, 11 November 2019. Menurutnya, pertahanan tidak boleh dipandang hanya sebagai tambahan.

Otto Hasibuan: Rakyat Dituduh Pilih Prabowo-Gibran karena Bansos, Ini Sangat Menyakitkan!

Sebab, infrastruktur boleh dibangun hebat tapi kalau wilayah tak dijaga, maka akan hilang kedaulatan Indonesia.

Mantan Pangkostrad itu juga menjelaskan, wawasan pemikiran dan doktrin pertahanan dan keamanan negara (Hankamneg) akan disusun dan dirumuskan bersama. Adapun pertahanan bagi Indonesia tak bersifat ofensif tapi defensif.

Rumor Ganjar Ditawari jadi Menteri Prabowo, Gibran: Yang Nawari Siapa?

"Jadi wawasan kita wawasan defensif. Wawasan menjaga kedaulatan kita. Kita tak berniat mengganggu bangsa lain. Saya yakin kita tidak ingin ganggu bangsa lain mana pun. Tapi kita tak boleh membiarkan kepentingan kekayaan kita diganggu bangsa lain," kata Prabowo menegaskan, seperti dikutip dari VIVAnews.

Oleh karena itu, pertahanan negara tidak boleh dipandang sebagai suatu tambahan atau adendum. Akan tetapi pertahanan negara adalah tujuan yang pertama.

KPU Sebut Kubu Anies Aneh, Baru Gugat Pencalonan Gibran Setelah Penetapan Hasil

Prabowo mengingatkan, Indonesia boleh membangun infrastruktur yang banyak. Namun, jika tidak mampu menjaga wilayah laut, darat dan udara, maka dipastikan kedaulatan Indonesia akan hilang. "Artinya, kita tidak akan bertahan sebagai negara," jelas Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, menyebut akan mendengarkan visi dan misi Presiden terkait bidang pertahanan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di antaranya mulai dari soal modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga keberpihakan pada industri pertahanan nasional.

"Kita ingin dari Menhan karena kebijakan umum dari Presiden tersebut nanti yang menjalankan dan merancang kebijakan umumnya adalah Menhan. Kita ingin mendengarkan sikap Menhan terkait bagaimana atau apa yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan TNI," kata Meutya Hafid.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya