Istana Bantah, Calon Menteri Jokowi 'Dipalak' Rp500 Miliar oleh Partai
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin digoncang kabar tak sedap. Sejumlah calon menteri yang yang berasal dari partai politik disebut harus menyetor Rp500 miliar ke partai agar diterima menjadi menteri Jokowi.
Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Among pun membantahnya. Ia mengatakan proses rekrutmen para calon menteri dilakukan secara teliti dan hati-hati oleh Presiden Jokowi.
"Kalau pada hari ini ada isu seperti itu, yang pertama uang Rp500 miliar bukan uang kecil. Sangat besar sekali. Bagaimana uang itu ada," kata Pramono di Jakarta, Senin 25 November 2019 dilansir dari VIVAnews.
Menurut Pramono, uang sebesar itu pasti terendus oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Transaksi itu juga menurutnya bisa dilacak oleh penegak hukum.
"Sekarang ini uang di atas 100 juta saja sudah sangat gampang dilacak baik oleh PPATK, oleh KPK, oleh kejaksaan, oleh kepolisian," ujar Pramono.
Dia mengungkapkan, nama-nama yang diusulkan oleh partai juga tidak semuanya disetujui oleh Presiden Jokowi. Karena itu menurutnya isu setor 500 miliar itu tidak masuk akal.
"Enggak mungkin. Dan untuk apa kasih uang 500 miiar hanya sekedar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai 100 juta," kata Pramono.
Sebelumnya isu itu dilontarkan oleh elit Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, dalam pemberitaan di media massa.
