- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyebutkan politik uang atau suap lebih kacau ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD. "Kalau lewat DPRD, politik uangnya itu borongan. Lewat agen-agen," kata dia di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.
Menurutnya, politik uang untuk memperkuat dominasi para legislator serta menekan kepala daerah yang terpilih dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan sebelum masa reformasi.
"Ternyata ini (kepala daerah dipilih DPRD) dianggap tidak baik, karena dominasinya yang luar biasa. Di situ ternyata terjadi politik uang. Orang-orang di DPRD dibayar," kata Mahfud MD.
Lewat DPRD, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), penekanan terhadap kepala daerah dapat masuk ketika laporan pertanggungjawaban ditolak DPRD.
Dengan cara seperti ini justru lebih mudah bagi kepala daerah untuk dilengserkan. Akan tetapi, kata Mahfud MD, pemilihan umum secara langsung juga menyuburkan politik uang.
"Kalau lewat rakyat itu (politik uangnya) eceran. Sama saja. Tambah boros. Politik uang tidak hilang. Itu eksperimen dari pilkada kita," tuturnya.
Mahfud MD bilang pemilihan umum secara langsung telah diberlakukan dan disebut sebagai pilihan terbaik untuk demokrasi. Ia mengklaim indeks demokrasi di Indonesia terus mengalami perbaikan setiap tahunnya sejak 2017.
Meski ada catatan, ia berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 memperbaiki kualitas dan mengurangi terjadinya konflik serta politik uang. "Jadi apa pun kita harus laksanakan pemilu rakyat tahun 2020 dengan sebaik-baiknya," ungkap Menkopolhukam Mahfud MD.
