- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Dua elite Partai Hanura, yakni Wiranto dan Oesman Sapta Odang (OSO) masih ‘perang’. Padahal, kedua tokoh ini sama-sama mendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dua periode (2014-2019 dan 2019-2024).
Wiranto selaku pendiri Partai Hanura saat ini ditugaskan oleh Presiden Jokowi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sedangkan, OSO menolak tawaran Wantimpres karena lebih memilih jadi Ketua Umum Hanura.
Di Hanura, Wiranto menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Tapi, dia memilih mundur karena diberi tugas oleh Presiden Jokowi untuk lima tahun ke depan. Sementara OSO secara aklamasi terpilih kembali sebagai ketua umum Hanura dalam Musyawarah Nasional (Munas) ketiga Partai Hanura pada Rabu, 18 Desember 2019.
Berikut konflik Wiranto dengan OSO di Partai Hanura.
OSO didesak mundur
Dewan Pembina Partai Hanura Subagyo HS meminta agar OSO mengundurkan diri dari jabatan ketua umum. OSO dinilai gagal membawa Hanura lolos di pemilu legislatif 2019, sehingga melanggar pakta integritas.
OSO pernah mengucapkan pakta integritas, di antaranya mengangkat kredibilitas Hanura dan mengantarkan kader ke parlemen Senayan.
“Itu kan berdasarkan isi dari pakta integritas, pakta yang dia mau nambah kursi (Senayan). Nah ini dia malah ngurangi," kata Subagyo, dikutip dari VIVAnews.
Harusnya, kata dia, OSO instrospeksi diri dan tidak memaksakan diri untuk memimpin partai tersebut. Sebab, Hanura gagal pada pemilu legislatif 2019.
"Permintaan mengundurkan diri itu kan seharusnya enggak perlu diminta, di akhir pakta integritas itu sudah jelas," ujarnya.
Ada campur tangan Wiranto
Dia mengaku bahwa terpilihnya OSO sebagai Ketum Hanura pada periode lalu karena ada campur tangannya. Saat itu, Wiranto yang merupakan Ketum Hanura ditunjuk sebagai Menkopolhukam, sehingga dia menggelar Munaslub Hanura untuk memilih ketum baru lantaran tak ingin rangkap jabatan. Nah, saat Munaslub itu, Wiranto membuat skenario supaya OSO terpilih secara aklamasi untuk menggantikan posisinya di Hanura.
Namun, Wiranto memberikan syarat yang tercantum dalam pakta integritas. Dalam pakta integritas itu, OSO hanya akan menjabat sampai tahun 2019 dan taat pada AD/ART, menjaga soliditas partai, menambah jumlah suara di DPR pada pemilu 2019. Jika tak ditaati maka OSO bersedia mundur. Pakta integritas itu diteken oleh Subagyo dan Ketua Dewan Kehormatan Chairuddin Ismail.
OSO tolak mundur
OSO menolak mundur sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Dia juga bantah tudingan Subagyo bahwa dirinya melanggar pakta integritas.
Menurutnya, pakta integritas terpenting adalah tidak mengkhianati partai, tidak melakukan kebohongan, dan tidak melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Lagipula dia kembali dipilih untuk memimpin partai, bukan memintanya.
"Saya kan dipilih dan diminta, bukan saya yang meminta, didaulat kembali untuk memimpin partai ini. Masa saya tinggalin," katanya.
Dia menuturkan bahwa tak pernah mengusulkan menjadi ketua umum di Munas. Namun Munas meminta dan memutuskan dia menjabat memimpin partai. Karena itu, dia ogah menyikapi acaman kubu Wiranto yang akan membuat Munas tandingan karena Munas ketiga dinilai abal-abal.
"Partai politik yang resmi adalah partai politik yang terdaftar di Menkumham," tandasnya.
Wiranto mundur dari ketua dewan pembina
Wiranto mengundurkan dari Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Alasannya, karena diangkat menjadi Wantimpres periode 2019-2024.
"Saya nyatakan mundur dari Dewan Pembina Partai Hanura," kata Wiranto.
Tapi, Wiranto menegaskan bahwa pengunduran dirinya ini bukan karena didesak oleh kubu OSO yang kembali terpilih jadi Ketua Umum Hanura. "Jangan diputar-putar (pengunduran diri saya)," ujarnya.
Selain itu, Wiranto menyebut, saat ini kondisi partai sudah tidak kondusif. Pasalnya, kata dia, kubu OSO dianggap selalu menjaga jarak.
"Rohnya sudah berbeda, semangatnya sudah berbeda, dan selalu ingin berkonflik dengan Dewan Pembina. Kalau Anda jadi saya gimana, saudara tahan," kata Wiranto.
Munas Hanura tak ada Wiranto
OSO membuka acara rapat pimpinan nasional sekaligus Munas ke-3 Partai Hanura di Hotel Sultan Jakarta pada Selasa, 17 Desember 2019. Acara ini tidak dihadiri Wiranto, padahal ia salah satu pendiri Hanura. Bahkan, Wiranto juga pernah menjadi Ketua Dewan Pembina Hanura.
Oso menyebut saat ini Hanura tidak ada lagi jabatan dewan pembina. Karena itu, mereka mengikuti AD/ART Partai Hanura.
"Bagaimana ya, sekarang kita sudah enggak ada dewan pembina, dalam struktur organisasi kita sesuai dengan keputusan Menkumham," kata OSO.
Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir yang merupakan loyalis OSO mengatakan bahwa Wiranto sudah tak punya posisi apa-apa di Hanura sejak 25 November 2019.
"Pada tanggal 25 November lalu, DPP mengajukan SK baru kepada Menkumham dan kita sudah dapatkan SK 08, di mana Pak Wiranto tidak lagi tercantum sebagai ketua dewan pembina," ujarnya.
Karena itu setelah SK tersebut terbit, menurut dia, mantan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan itu cuma ngaku-ngaku sebagai ketua dewan pembina Hanura. Kendati demikian, dia tetap menghargai Wiranto lantaran merupakan salah satu pendiri Partai Hanura.
