- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban meminta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai aktivis tak menghindar dari kejaran KPK. Sebab, nama Hasto diseret-seret dalam dugaan kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Wahyu ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR dari PDI Perjuangan, yakni Harun Masiku. Diduga, Wahyu meminta uang Rp 900 juta untuk operasional lobi agar meloloskan Harun sebagai calon anggota legislatif dari Sumatra Selatan I pada pemilu 2019.
“Bung Hasto, sebagai aktivis hadapilah segalanya dengan tegar, enggak perlu menghindar dari KPK. Memang gak enak dilirik disidik KPK, tapi semua sudah terjadi,” kata Kaban lewat Twitter yang dikutip pada Sabtu, 11 Januari 2020.
Sementara Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan penyidik KPK pasti akan menggali informasi tentang sumber dana kasus suap Wahyu Setiawan terkait pergantian anggota legislatif dari PDI Perjuangan.
“Maka itu, saya sangat yakin bahwa @KPK_RI telah mengetahui sumber dana suap tersebut dari pemeriksaan para tertangkap OTT yang jadi tersangka. Ini tinggal soal keberanian KPK menangkap tokoh utamanya,” ujarnya.
Sindiran tangisan Hasto
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief menyindir Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang namanya disebut dalam kasus dugaan suap Wahyu Setiawan.
Ia mengaku miris mendengar informasi apabila benar ada dua staf Hasto, yaitu insial S dan D yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama calon anggota legislatif partai tersebut.
“Maka, apa arti sebuah tangisan?,” kata dia.
Menurut dia, ada partai yang diduga terlibat dalam suap menyuap kemudian ditangkap KPK itu bukan kabar gembira. Akan tetapi, sangat tidak elok mengambil keuntungan di saat ada partai yang sedang sulit.
“Tapi partai pemenang pemilu dan berkuasa bisa mengatur Komisioner KPU, ini kejahatan politik,” ujarnya.
Sebagai partai penguasa, tentu bisa lakukan apa saja seperti melawan penggeledahan, bisa sembunyi di markas senjata, bisa mengubah BAP, bisa mengganti tim satgas kasus.
“Namun, tidak bisa mengubah fakta bahwa ada dua staf sekjen berkuasa itu terlibat bukan inisiatif pribadi,” tuturnya.
