Dituding Jebak PSK, Gerindra Akan Panggil Andre Rosiade
- Istimewa
VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan akan memanggil anggota DPR RI Komisi VI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade. Pemanggilan itu untuk meminta klarifikasi Andre mengenai polemik penjebakan PSK berinisial NN yang dinilai telah melakukan eksploitasi terhadap perempuan.
"Minggu depan kita akan manggil Andre, saya kami merasa perlu memanggil saudara Andre, karena pemberitaan ini sudah ngalor ngidul ke sana kemari. Sehingga kami perlu konfirmasi dan klarifikasi penjelasan dari yang bersangkutan, apa yang sebenarnya terjadi," kata Muzani, di DPR, Kamis 6 Februari 2020 dilansir dari VIVAnews.
Muzani menambahkan, sejauh ini dirinya hanya mengetahui kabar itu dari media saja, sedangkan untuk mengetahui seperti apa kejadiannya dirinya butuh cerita lengkap dari Andre.
Terkait kritikan yang saat ini muncul, Gerindra mendengar dengan baik dan jika memang ada pelanggaran akan menindaklanjutinya.
"Saya kira semua apa yang dilontarkan kritik kami membaca mendengarnya dengan baik, maka itu kami perlu mendengar dari yang bersangkutan supaya kami tidak salah sangka tidak salah judge pada persoalan itu," ujarnya.
Muzani akan mencecar Andre dengan sejumlah pertanyaan, salah satunya yakni dari mana Andre memiliki ide itu. Kemudian mengapa tidak meminta persetujuan atau memberitahu apa yang akan dilakukannya ke DPP terlebih dahulu.
"Mungkin dia pengin menjaga moral yang tinggi kali ya mungkin sehingga barangkali ada tanggung jawab yang merasa tinggi. Partai akan memanggil fraksi akan memanggil. Ya Konfirmasi konfirmasi apa segala di situ nanti akan ketahuan semuanya," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Andre Rosiade melakukan penjebakan kepada seorang PSK di Sumatera Barat. Langkah tersebut banyak direspons negatif, salah satunya adalah dari Komnas Perempuan yang menilai langkah itu sebagai eksploitasi kepada perempuan untuk tujuan politik dan pencitraan.
Gerindra soal Desakan Prabowo Berhentikan Wapres, Singgung Kewenangan
Partai Gerindra mengingatkan agar desakan politik terkait pemberhentian Wakil Presiden tidak ditempatkan seolah menjadi kewajiban konstitusional Presiden.
