Lucunya, Draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja Bisa Salah Ketik

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan (kiri) bersama Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto (kanan) memberikan paparan pada acara diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA – Draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang disebut baru-baru ini akan mempreteli kewenangan parlemen direspons oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. Syarief menyebut, polemik pada pasal 170 pada rancangan aturan sapu jagat itu karena salah ketik.

Kapan Nama DKI Jakarta Berganti DKJ Resmi Digunakan?

"Ternyata ada bantahan Menko Polhukam dan Menkum HAM bahwa itu salah ketik katanya. Ya masak sih lucu kok yang prioritas kok salah ketik," ujar Syarief di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020.

Syarief melanjutkan, polemik salah ketik bukan hal yang wajar. Sebab dalam draft naskah yang dikirimkan pemerintah ke Gedung Senayan, pasal tersebut secara terang RUU Cipta Kerja memungkinkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) bisa menganulir sebuah undang-undang.

Tok! DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Tak Lagi Berstatus DKI

"Kami sih positif thinking-lah, ini unsur manusiawi juga mungkin, unsur check and recheck juga tidak dilakukan mungkin, sehingga salah ketik kok lolos," kata Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan adanya kekeliruan atau salah ketik dalam RUU bisa dimaklumi dan biasa terjadi. Dia pun membenarkan terjadi salah ketik terdapat pada Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja.

DPR Bakal Sahkan RUU DKJ Siang Ini

"Kan itu tidak apa-apa, sudah biasa, kekeliruan itu. Itu sebabnya rakyat diberikan kesempatan untuk memantau DPR dan memantau naskahnya," kata Mahfud di kantor Presiden, Jakarta Pusat, hari ini.

Ilustrasi kelompok LGBT

RUU Sah, Thailand Akan Jadi Negara ASEAN Pertama yang Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Negara tetangga Indonesia, Thailand akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mengakui pernikahan sesama jenis, setelah para politisi meloloskan RUU pernikahan sesam

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024