- istimewa
VIVA – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Pandjaitan menyatakan bahwa nantinya ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur tersebut tidak akan dipimpin oleh seorang gubernur.
Luhut menjelaskan, nantinya akan ada Badan Otorita IKN yang kapasitasnya setingkat dengan seorang menteri.
"Saya kira Undang Undang (soal Badan Otorita) akan segera jadi. Jadi nanti akan ada menteri/kepala otorita ibu kota Indonesia," kata Luhut di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 26 Februari 2020.
Luhut melanjutkan bahwa nantinya kepala Badan Otorita atau pejabat setingkat menteri itu rencananya langsung dipilih oleh Presiden Jokowi. Oleh karena itu proses penunjukan akan dilakukan Jokowi.
"Sekarang lagi difinalisasi presiden soal siapa menteri/kepala otorita ibu kota," ujarnya.
Mengenai alternatif pembiayaan dari proyek-proyek di IKN, Luhut menjelaskan bahwa untuk semua bangunan pemerintah akan dibiayai dari APBN.
Sementara untuk bangunan dan fasilitas lainnya seperti sarana hiburan, pusat pendidikan, kesehatan, dan keuangan, nantinya akan dibiayai di luar APBN dan akan diberikan kepada pihak swasta.
Disebutkannya, hingga saat ini setidaknya sudah ada sekitar 30 perusahaan asing dan lokal yang tertarik untuk ikut membangun berbagai fasilitas di IKN.
Dia mengatakan, perusahaan asing yakni para investor dari AS, Jepang, Uni Emirat Arab hingga Singapura juga tertarik masuk.
"Banyak investor tertarik ikut bangun IKN ini. Saya baru dikirim list-nya, sudah hampir 30 perusahaan besar yang ingin berpartisipasi. Semua kita minta dengan high kualitas. Kita tidak mau ada yang tidak 'green' di sana," kata mantan Menko Polhukam ini.
