- VIVA/ Syaefullah.
VIVAnews - Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah merampungkan susunan kepungurusan baru masa periode 2019-2024. Salah satu orang yang menduduki kursi jabatan yaitu Muhammad Hasanuddin Wahid sebagai Sekretaris Jenderal PKB, menggantikan Abdul Kadir Karding.
Lalu, siapa sosok Hasanuddin? Meskipun jarang muncul di media massa, ternyata Sekjen PKB yang baru itu bukan orang baru dalam jajaran kepengurusan DPP PKB. Bahkan, yang bersangkutan sudah lima tahun lebih menduduki kursi sebagai Wakil Sekjen PKB sejak 2012.
"Jadi, memang orang enggak tahu kalau saya sudah tujuh tahun jadi wasekjen," kata Hasanuddin saat ditemui di kantornya, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin malam, 26 Agustus 2019.
Tentunya, seluk-beluk masalah di internal DPP PKB dia sudah paham betul, misalnya saja mengurus masalah verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum pada setiap pesta demokrasi lima tahunan maupun lainnya.
"Sudah mengikuti dua kali verifikasi faktual di KPU, mengikuti dua kali pileg, dua muktamar ini. Sebelum itu sudah di Garda Bangsa," ujarnya.
Dia pun yakin dengan dinakhodai oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, selama lima tahun ke depan, PKB akan terus berkembang dan menjadi partai yang besar.
"Cak Imin sejak jadi ketua umum partai, partai sudah menjadi modern," ujarnya.
Menurutnya, PKB telah menyiapkan masalah infrastruktur Informasi Teknologi (IT) dalam menghadapi era digitalisasi. Jika partai tidak melek di media sosial, tidak terdigitalisasi, dan lain sebagainya, itu pasti lewat dengan sendirinya.
"Nah, PKB ini harus bergerak ke arah sana, makanya sejak 2004 PKB menjadi partai modern. Bahkan, waktu verifikasi partai waktu zaman menjelang Pemilu 2014 itu menurut KPU, kita data terbaik karena kita e-KTA," katanya.
Siap Dicopot
Lebih lanjut, Hasanuddin juga mengaku siap diberhentikan oleh Muhaimin Iskandar apabila selama menjalankan tugas kurang cakap.
"Kalau Ketua Umum mengganti saya kapan pun, kami siap. Kenapa, karena memang itulah kewenangan ketua umum dimandatkan oleh AD/ART kita. Jadi ketua umum sedang menjalankan amanat, kalau saya kemudian tidak becus bekerja, maka saya harus siap dicopot," ujar Hasanuddin.
Tentunya, Cak Imin dalam mengganti susunan pengurus DPP PKB tidak serta merta langsung mengganti. Ada tahapan-tahapan internal, salah satunya konsultasi dengan Dewan Syuro PKB. Ia meyakini Ketum PKB ini dalam menilai seseorang bukan atas like atau dislike, suka atau tidak suka.
"Ketua umum kita tidak berdasarkan like and dislike, pasti konsultasi kepada Dewan Syuro. Beliau tidak pernah sendirian memutuskan kemudian pasti ada konsultasi," katanya.
Ditambahkannya, Cak Imin ini merupakan orang yang sangat demokratis, karena selalu minta pendapat dan mengajak musyawarah dalam mengambil keputusan.
"Masih ditanyakan ke kiai ke Dewan Syuro diistikorohin, yang begitu-begitu enggak ditampilkan. Padahal, itu bagian pengambilan keputusan orang NU orang PKB," ujarnya. (ase)
