Sidang Paripurna DPD RI Ricuh
- VIVAnews / Lilis Khalisotussurur
VIVA – Sidang Paripurna DPD RI ricuh saat pembacaan laporan Badan Kehormatan tentang rancangan tata tertib DPD. Mulanya Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI Mervin Sadipun Komber membacakan laporan rancangan tata tertib di hadapan paripurna.
Laporan tersebut berisi penyempurnaan rancangan tata tertib DPD RI dan sidang etik beberapa anggota. Lalu ada usulan norma baru.
Saat laporan BK DPD dibacakan, pada kesempatan yang sama, senator Sulawesi Tengah DPD Nurmawati Dewi Bantilan mengajukan interupsi. Tanpa disetujui menyatakan interupsinya, Nurmawati pun mengoceh sepanjang pembacaan laporan BK DPD RI.Â
Sidang DPD RI pun 'banjir' interupsi senator DPD lainnya. Akibatnya ruangan sidang paripurna DPD riuh dan berisi suara. Saat itu, sejumlah senator juga ada yang meminta pembacaan laporan BK DPD tetap diteruskan.
"Interupsi pimpinan, ini tak sesuai tata tertib. Panmus kapan. Coba dijelaskan Bamus kapan. Ini semena-mena," kata Nurmawati pada kesempatan yang sama.
Pimpinan DPD Akhmad Muqowam mencoba menenangkan, menengahi dan menghentikan keriuhan interupsi yang bersamaan dengan pembacaan laporan. Suasana paripurna semakin ricuh karena semua berbicara melalui microfon di depan mejanya.Â
Setjen DPD RI pun mematikan microfon sehingga tak lagi terdengar interupsi. Suasana kembali mulai kondusif. Microfon para anggota dihidupkan lagi.Â
Senator Sulawesi Barat, Asri Anas pun mengajukan interupsi. Ia meminta dijelaskan lebih dulu soal rancangan tata tertib sebelum dibacakan. Pimpinan jangan dibaca dulu sebelum dijelaskan," kata Asri.
Lalu senator DPD RI Sulawesi Utara, Benny Rhamdani meminta agar ditertibkan. "Pak Ketua, tertibkan," kata Benny.Â
Benny pun menghampiri kursi Asri memintanya untuk tertib. Benny pun meminta Benny duduk. Tapi Asri menolak, mereka pun berdebat. Sejumlah senator lain pun melerai mereka.
Pansus Papua DPD RI Turun ke Sorong, Serap Aspirasi Masyarakat Terdampak Konflik
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memastikan penyelesaian konflik dan persoalan kemanusiaan di Papua harus berangkat dari fakta serta suara masyarakat.
