Siapa Berani Jadi Oposisi?

Ilustrasi sidang Paripurna DPR.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Eduward Ambarita

"Oposisi ekstra parlementer ini akan bermunculan secara sporadis mengkritisi kinerja pemerintah, mengkritisi kinerja DPR yang cenderung sami'na wa atho'na (mendengar dan patuh dengan pemerintah)," terang Adi.

img_title Jokowi Komentari 2 Tahun Prabowo-Gibran: Apakah Mereka Merasakan Manfaatnya

Oposisi dari Dalam

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Adi menilai, kesimbangan politik di parlemen akan sulit terjadi, karena mayoritas dikuasai partai pendukung penguasa (the winner take all). Namun, dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti Indonesia, ada kecenderungan oposisi justru muncul dari internal koalisi.

img_title Cabut Gugatan Ijazah Gibran, Denny Indrayana Bocorkan Alasannya

Berkaca pada periode kedua pemerintahan SBY, dimana partai koalisi pemerintah saat itu juga sangat dominan menguasai parlemen, tapi di tengah jalan muncul partai-partai pendukung SBY, seperti Golkar dan PKS, yang menjadi oposisi di internal koalisi, banyak kritik dan menolak kebijakan SBY. 

"Persoalannya apakah oposisi dari dalam ini bisa dilakukan oleh partai koalisi Jokowi atau tidak, wallahualam," kata Adi. 

img_title Bila Jokowi Hadir di Sidang Ijazah, Dokter Tifa Ingin Gali Keterangan Ayah Gibran Melalui 712 Dokumen

Merujuk situasi politik terkini, Adi menenggarai benih-benih friksi di internal partai koalisi Jokowi-Ma'ruf sudah kentara. Karenanya, ia menduga oposisi yang muncul dari dalam ini juga akan terjadi di pemerintahan periode kedua Jokowi.

"Misalnya, ada tanda-tanda hubungan yang tidak harmonis antara 'Gondangdia' dan 'Teuku Umar' iya toh? Sepertinya, dalam sikap pilihan politik tertentu yang dianggap penting, strategis, yang partai-partai ini akan berbeda, nah itu akan jadi penanda, akan terjadi dinamika justru oposisi itu muncul dari internal pendukung Jokowi sendiri." 

Kolase Foto Jokowi dan Ijazah

Jokowi Jadi Saksi Sidang Perkara Ijazah Palsu, PN Jakarta Timur Batasi Pengunjung Maksimal 80 Orang

PN Jakarta Timur menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung dalam sidang pembuktian kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi.

img_title
VIVA.co.id
4 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut