- VIVA/M Ali Wafa
VIVAnews - Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan eksekutif dan legislatif harus bersinergi. Meski begitu, ia pastikan DPR tak akan jadi tukang stempel.
"Sinergi kan eksekutif dan legislatif harus dilakukan, tapi bukan tukang stempel. Kalau enggak sesuai kepentingan rakyat maka boleh kritik kebijakan. Kita awasi apa yang dilakukan pemerintah," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2019.
Ia pun tak setuju bila DPR hanya menyetujui saja apa yang eksekutif lakukan. Parlemen tentu harus melakukan pengawasan dan kritik.
"Tapi harus ada solusi bagi pemerintah," kata Puan.
Untuk diketahui, pimpinan parlemen telah dilantik. Partai-partai koalisi pemerintahan mendominasi parlemen baik pimpinan DPR RI maupun MPR.
Sementara itu, partai-partai yang bertarung dalam pilpres dengan petahana mulai melunak. Di antaranya Gerindra yang saat ini sedang tawar menawar konsep dengan pemerintah.
Lebih lanjut, Puan memastikan akan membuka pintu seluas-luasnya bagi yang ingin menyampaikan aspirasinya. Hal ini terkait dengan kemungkinan mahasiswa kembali berdemo soal sejumlah UU.
"DPR itu rumah rakyat, kita akan membuka pintu seluas-luasnya selama aspirasi rakyat itu dilakukan secara tertib dan santun," kata Puan.
Ia memastikan ruang dibuka seluas-luasnya. Tapi ia meminta agar jangan datang beramai-ramai dan tak tertib.
"Kemudian meminta keinginan mereka tanpa mendengar penjelasan dari kita. Jadi selama itu dilakukan secara tertib dan santun kita tentu akan membuka ruang DPR ini sebagai rumah rakyat dengan aturan-aturan dan tata tertib yang ada," kata Puan.
Sebelumnya, muncul kabar mahasiswa akan kembali berdemo pada 14 Oktober 2019. Mereka menuntut Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
