Sengkarut Cekal Habib Rizieq

Ilustrasi video Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di Stadion Utama GBK 7 April 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Menurutnya, perbedaan politik usai Pilpres 2019, harus direalisasikan dalam rekonsiliasi secara positif. Jika pemerintah Jokowi sebagai pemenang pilpres serius mau rekonsiliasi, maka juga harus menggandeng semua pihak, termasuk Habib Rizieq.

img_title Dana Pesangon Bakal Dikelola Pemerintah pada 2028, Perusahaan Harus Setor Oktober 2027

"Harus ada saling trust antara dua belah pihak. HRS itu kan anak bangsa Indonesia juga yang memiliki persamaan hak sama dengan warga negara lain," ujar Ujang kepada VIVAnews, Selasa, 12 November 2019.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

2,5 tahun di Saudi

img_title Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla di Depan Pimpinan ASEAN, Prabowo: 17 Konsesi Perusahaan Dicabut

Prabowo temui Habib Rizieq di Mekkah, Arab Saudi

Rekonsiliasi politik usai Pilpres 2019, dinilai juga memerlukan keberanian Prabowo Subianto yang kini sudah menjadi bagian pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Prabowo diharapkan memainkan peranannya meskipun posisi saat ini sebagai Menteri Pertahanan.

img_title Sugiono: Masa Depan Keluarga Relawan Karhutla Ditanggung Negara

Ia mengatakan, kunci rekonsiliasi ada di tangan Jokowi dan Prabowo yang bersaing di Pilpres 2019.

"Jangan terkesan hanya rekonsiliasi bagi-bagi jabatan, tetapi juga rekonsiliasi menyeluruh bagi sesama anak bangsa termasuk persoalan HRS," ujar Ujang.

Habib Rizieq memilih menetap di Mekah, Arab Saudi sejak April 2017. Langkah Habib Rizieq ke Saudi, diawali dengan ibadah umrah bersama keluarganya. Total, durasi Habib Rizieq sudah tinggal di Saudi sudah sekitar 2,5 tahun.

Kepergian Habib Rizieq ke Mekah saat itu, juga karena munculnya dugaan kasus pidana chatting berkonten mesum yang mencuat 'baladacintarizieq'. Dugaan kasus ini menyeret Habib Rizieq dengan salah satu muridnya, Firza Husein.

Meskipun pada Juni 2018, pihak Kepolisian menyetop kasus ini dengan alasan belum berhasil menemukan sosok yang mengunduh konten chat tersebut.

Berlarut-larutnya polemik Habib Rizieq ini juga dikritik Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya, jika pemerintah memang serius ingin memulangkan Habib Rizieq, bisa dilakukan dengan cepat.

Menurut Fadli, ada pihak yang memang terkesan tak mau Habib Rizieq balik lagi ke Indonesia. Ia pun meminta, pemerintah bisa bijak dalam polemik ini. Apalagi, mengingat konstelasi Pilpres 2019 sudah selesai.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ya, kalau mau serius pulangkan Habib Rizieq. Bisa, cepat caranya. Kita punya hubungan baik dengan Saudi. Tak ada persoalan. Tetapi, kalau caranya begini ya susah," tutur Fadli kepada VIVAnews, Senin 11 November 2019.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pun membantah pencekalan yang dilakukan pemerintah RI. Ia mengklaim, pemerintah tak pernah mengeluarkan surat pencekalan tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut