Amandemen UUD 1945, PDIP Usulkan Ada Haluan Negara

Ketua Fraksi PDIP di MPR, Ahmad Basarah
Sumber :
  • Eduard/VIVAnews

VIVA - Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan dalam amandemen UUD 1945 muncul wacana menghadirkan kembali haluan negara. Ia mengklaim 8 partai dan DPD setuju dengan wacana tersebut.

img_title Habiburokhman Pimpin Tim Verifikasi Wapres, Kapan Nama Pengganti Gibran Diumumkan?

"Ada tiga partai yang usulkan menghadirkan haluan negara melalui ketetapan MPR atau UU yaitu Golkar, PKS dan Demokrat," kata Basarah di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 21 November 2019.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Adapun soal wacana mengubah periode masa jabatan presiden, ia memastikan PDIP tak pernah membahasnya. Sebab, itu memunculkam wacana soal haluan negara saja bisa menimbulkan pro kontra luar biasa.

img_title Prabowo Harus Kirim 2 Nama Wapres Maksimal 25 November

"Kami harap semua fokus, menunggu, gimana nanti Badan Keahlian (BK) MPR mengkaji," kata Basarah.

Ia menyerahkan agar dikaji lebih dulu pada alat kelengkapan MPR. Sehingga ada proses pengkajian, penyerapan aspirasi, dan diskusi soal amandemen tersebut.

img_title Bobby Nasution Minta Foto Gibran Diturunkan di Kantor-kantor Sumut: Bahkan Sekolah Juga

"Kami tidak mau prematur, untuk tunggu dulu BK ini bekerja. Apalagi kami harus respons isu-isu baru yang sangat prinsipil. Bagi kami merencanakan tentang amandemen terbatas saja, pro kontranya luar biasa apalagi ditambah pasal lain," kata Basarah.

Menurutnya, wacana haluan negara bersifat penting daripada mengubah masa jabatan presiden. Sebab terjadi ketidaksinambungan antara satu periode dengan periode lainnya dalam pembangunan daerah.

"Enggak ada urgensinya ubah konstitusinya untuk mengubah masa jabat. Itu sudah cukup untuk sebuah pembangunan nasional untuk menjalankan pembangunan, apalagi kalau sudah ada haluan, semua sudah ada road map nya," kata Basarah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurutnya, dalam menghadirkan haluan negara, presiden tak harus menjadi mandataris MPR. Sebab, pilpres merupakan pengejawantahan demokrasi.

"Jadi tak ada kaitannya jadikan MPR lembaga tertinggi negara dengan presiden jadi mandataris MPR," kata Basarah.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra

Yusril: Belum Ada Nama Calon Wakil Presiden yang Disampaikan Prabowo ke MPR

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa hingga hari ini Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan satu nama pun calon Wakil Presiden kepada MPR.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut