Fadli Anggap Wacana Presiden Tiga Periode Sering Jadi Modus Petahana

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta kalangan elite politik menghentikan polemik tentang wacana memperpanjang masa jabatan presiden menjadi paling banyak tiga periode. Jika wacana itu terus diperdebatkan akan menjadi semacam membuka 'kotak pandora'.

Ketua Umum Projo Isyaratkan Mesti Ada Parpol di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Jadi, menurut saya, sudah selesaikan saja itu di situ, dan diestop jangan sampai ini diperpanjang; akan membuka kotak pandora dan membahayakan demokrasi kita," kata Fadli di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Ia menilai wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode bukan hanya memundurkan demokrasi tetapi justru mematikannya. Memang, dia mengakui, pemimpin petahana cenderung ingin melanggengkan kekuasaannya.

Guru Besar Unibraw: Setelah Prabowo Dilantik sebagai Presiden, Dia Milik Kita Bersama

Kecenderungan semacam itu, katanya, pernah diteliti oleh sejumlah ahli politik. “… di dalam penelitian itu setidaknya ada lima cara dari seorang petahana itu untuk mempertahankan kekuasaannya, dan cara mempertahankan kekuasaan itu ada macam-macam.”

Ia menyebutkan, di antaranya mengubah konstitusi sehingga sesuai dengan kepentingan atau maksud politik si petahana. Karena itu bila masih komitmen dengan demokrasi maka sebaiknya tetap dua periode saja.

Sengketa Pilpres Dinilai Jadi Pembelajaran, Saatnya Prabowo-Gibran Ayomi Semua Masyarakat

"Menurut saya itu sudah menjadi satu konvensi internasional dan perlu untuk regenerasi, jangan sampai ditambah-tambah, karena itu akan menimbulkan kalau dibuka lagi kotak pandora kita. Orang bisa mempertanyakan lagi berbagai hal, termasuk misalnya bentuk negara, apakah negara kesatuan atau federasi, bahkan dasar negara," kata Fadli.

Cak Imin di DPP PKB usai Gelar Rapat Tertutup Tanggapi Putusan MK

Cari Titik Lemah Demokrasi RI, Cak Imin Masih Ingin Hak Angket Digulirkan

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan bahwa dirinya masih ingin hak angket di DPR RI tetap bisa digulirkan untuk mengetahui kelemahan keterpurukan sistem demokrasi.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024