VIVAnews -- Hari ini, Kamis 28 Januari 2010, tepat seratus hari setelah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono, mencanangkan sejumlah programnya dalam memimpin negeri ini. Sebagian komponen masyarakat menyambutnya dengan aksi unjuk rasa yang menunjukkan ketidak puasannya pada pemerintahan ini.
Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini merancang sebuah pemerintahan yang tak menyusahkan rakyat, bahkan penegakan hukum pun diwajibkan bersih dari mafia. Yang lebih menyentuh masyarakat banyak, misalnya soal listrik diharapkan akan segera stabil pasokannya. SBY menyadari, bawah hampir seluruh daerah kekurangan pasokan listrik.
Program lainnya yang menyangkut rakyat banyak adalah soal pertanian, pabrik pupuk, gula, serta seluruh infrastrukturnya. Selain itu, setidaknya ada 19 program dan ekonomi 100 hari SBY, ini belum lagi rancangan 53 aksi untuk menunjang 19 program itu.
Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah persoalan penegakan hukum. Secara khusus SBY mengumumkan telah memerintahkan aparatnya untuk membersihkan dunia penegakan hukum negeri ini dari cengkraman mafia. Pencangan soal penegakan hukum ini bertepatan dengan hebohnya perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.
Oktober tahun lalu, mereka dijerat dengan kasus penyuapan. Belakangan terungkap bahwa kasus itu adalah rekayasa. Salah seorang yang diduga adalah perancang rekayasa itu adalah Anggodo Widjojo, adik kandung bos PT Masaro Radioko, Anggoro Widjojo, yang hingga kini menjadi buronan KPK dengan tuduhan terlibat korupsi di Departemen Kehutanan.
Itu baru dua program. Masih banyak program yang dipaparkan SBY-Boediono, termasuk sektor industri dan lainnya. Sayangnya, seluruh program ini tertutup dengan sebuah kasus yang setiap hari menjadi tontotan rakyat Indonesia di televisi, yaitiu skandal Bail Out Bank Century yang hingga kini masih dibahas pansus di DPR.
Apalagi, Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keungan Sri Mulyani, ikut dipanggil untuk memberi penjelasannya soal pengucuran dana Rp 6,7 triliun untuk sebuah bank yang terhitung kecil di negeri ini. Maklum, ketika pengucuran dana terjadi, yang memimpin Bank Indonesia adalah Boediono, dan Sri Mulyani waktu itu juga menjabat Menteri Keuangan.
Kasus Bibit-Chandra dan Century itulah yang kemudian menjadi sandungan. "Seratus hari pemerintah SBY-Boediono rusak dan praktis tenggelam," kata pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Apalagi Presiden SBY belum mengambil langkah nyata menyikapi kasus Century. "Rakyat tak berharap pada pansus untuk selesaikan kasus Century, karena pansus sarat kepentingan politik," kata Siti.
Kalangan Mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang sudah berunjuk rasa sejak Rabu 27 Januari 2010, malah sudah menilai program 100 hari SBY-Boediono sudah gagal. "Program 100 hari SBY-Boediono terlalu sibuk membuat tim adhock yang bersifat out sourching dan hanya berujung rekomendasi, bukannya reformasi secara sistimatik," kata Jihad Harun Ketua Umum KAMMI.
Ketidakpuasan masyarakat juga tercermin dalam survei IndoBarometer yang terbaru. Dari survei yang digelar 8-18 Januari 2010 itu, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden SBY turun menjadi 75 persen, dan Wapres Boediono turun menjadi 40 persen. Padahal sebelumnya yang mencapai 90 persen.
Menkominfo Tifatul Sembiring mengakui pemerintah perlu memperhatikan hasil survei ini. "Seratus hari pertama sebenarnya adalah gebrakan untuk meningkatkan reputasi. Tapi di sisi lain, kasus Bank Century ternyata menutupi program pemerintah," katanya.
Memang tak semua program 100 hari itu tenggelam. Masih ada soal penegakan hukum yang mencuat. Sayangnya, yang muncul justru kegagalan. Misalnya, Kongres Advokat Indonesia menilai penegakan hukum cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum masih tidak berpihak kepada yang lemah.
Program pemberantasan mafia hukum dinilai belum menggigit. Kabar baik yang tak begitu menggembirakan adalah naiknya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, dari 2,6 pada tahun 2008 menjadi 2,8 pada 2009.
Barangkali, karena itu kemudian muncul protes. Program 100 hari SBY-Boediono disambut unjuk rasa.
Bripda RM Ditangkap Polisi Ternyata Gara-gara Lakukan Ini
Anggota polisi di Kota Tomohon Sulawesi Utara (Sulut) ditangkap oleh sesama polisi, yakni inisial Bripda RM. Sebab, Bripda RM harus berurusan dengan hukum karena diduga m
