PSI Diam soal Jiwasraya, Demokrat: Katanya Fokus Kawal Uang Rakyat
- Instagram Jansen Sitindaon
VIVA – Polemik gagal bayar polis asuransi perusahaan BUMN, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih jadi perhatian publik. Elite partai politik aktif melemparkan pandangan soal kasus ini, salah satunya dari Partai Demokrat.
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diam tak bersuara soal kasus Jiwasraya. Ia mempertanyakan, tagline PSI yang gencar bicara kawal uang rakyat.
"Mana ini suara teman² @psi_id yg katanya fokusnya KAWAL UANG RAKYAT di kasus @Jiwasraya ini," kata Jansen dikutip dari akun Twitternya, @jansen_jsp, Rabu 25 Desember 2019.
Dia menyebut, agar kasus ini terungkap, maka teman-teman partai ikut aktif bersuara. Sebab, nasib lima juta nasabah menjadi pertanyaan. Jansen menduga, kasus Jiwasraya ini karena adanya penyelewengan yang sistematis.
"Agar terbongkar ayo teman² kita suarakan. Agar nasib 5 juta nasabah yg jadi korban juga jelas. Dugaan saya ini bukan lagi sekedar kelalaian semata, tapi sudah "perampokan" yg sistematis," jelasnya.
Melontarkan pernyataan sindiran PSI, Jansen sempat ditanya netizen soal partisipasi elite Partai Demokrat soal Jiwasraya. Ia menjawabnya bahwa elite partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono( SBY) itu sudah aktif bersuara. Maka itu, ia beralasan ingin mendengar suara kritis dari PSI.
"Demokrat kan sudah tiap hari bersuara. Kita mau dengar dulu suara teman² PSI yg tagline nya aja Kawal Uang Rakyat. Jiwasraya inikan berkaitan langsung dgn uang rakyat yg menguap entah ke mana," demikian cuitan Jansen.
Sementara, VIVAnews sudah mencoba konfirmasi terhadap sejumlah elite PSI. Namun, hingga pukul 09.35 WIB belum direspons. Ketua DPP PSI, Rian Ernest, saat dikonfirmasi via pesan WhastApp mengaku enggan bicara terkait soal ini.
Lalu, Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antono juga dikonfirmasi via pesan WhatsApp juga belum direspons. Begitupun Ketua Umum PSI, Grace Natalie.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung memastikan menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan pelat merah Jiwasraya. Melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejagung telah menerbitkan surat perintah penyidikan dengan nomor Print-33/F2/Fd.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.
Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengatakan, penyidikan tersebut dilakukan untuk memperoleh fakta adanya kegiatan investasi yang melibatkan sebanyak 13 grup dan 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good coorporate governance.
"Potensi kerugian tersebut timbul, karena adanya tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi," kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu 18 Desember 2019. (asp)
