VIVAnews - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Yudi Latif mengatakan pengungkapan skandal bailout Rp 6,7 triliun Bank Century oleh Panitia Khusus Hak Angket Dewan bisa jadi pintu masuk pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden.
"Titik masuk memang [kasus] Bank Century ini, saya kira. Pernyataan pansus seperti apa, itu yang nanti menentukan," kata koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Yudi Latif usai diskusi di Gedung DPD, Jumat 29 Januari 2010.
Menurut dia, pendapat akhir pansus sangat ditentukan konfigurasi politik di parlemen. "Bisa saja fakta hukum mungkin, karena dimensi politik besar bisa dibilang tidak mencukupi, ujarnya.
Dalam pandangan Yudi, banyak kejanggalan yang bisa berujung pada pelanggaran konstitusi, antara lain, dalam kasus bailout Century ini, misalnya mengapa Bank Indonesia memanipulasi sampai Sri Mulyani mengatakan tertipu, hingga permasalahan soal Perpu.
"Kebetulan Boediono dan Sri Mulyani mengatakan sepengetahuan presiden. Ada substansi hukum, mungkin saja. Tapi kan sesuatu yang mungkin bisa ditutupi subjektifitas. kebijakan tidak bisa dikriminalkan dan lain-lain," tambah dia.
Melihat konfigurasi politik saat ini, menurutnya, pendapat akhir pansus tergantung dua partai ditengah, yaitu PKS dan Golkar.
"Sikap kedua partai memang menggantung. Mereka juga tergantung kekuatan publik apakah semakin membesar. Meski barangkali konsesinya tidak sampai presiden," kata Yudi.
Khusus untuk Golkar, Yudhi melihat kemungkinan partai berlambang beringin ini menoleh ke kanan kekiri. Sementara PKS tergantung sikap konstituen. Konstituen PKS ini dinilainya berkomitmen menjaga 'kebersihan' partainya.
"Kebimbangan mereka tampak di lapangan, misalnya saat organ kemahasiswaan yang awalnya ingin berdemonstrasi di Istana kemudian diarahkan hanya mendemo KPK," ujarnya.
Namun demikian, Yudi menilai sangat sukar rekomendasi pansus meningkat menjadi hak menyatakan pendapat, atau membawa kasus ke Mahkamah Konstitusi untuk pemakzulan.
Sebab, suara Demokrat saja sudah bisa menveto. "Kalkulasi di atas kertas memang susah. Tapi bisa saja, otoritas hukum misalnya KPK temukan hal lain," tambah dia.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Temui Presiden Jokowi di Istana
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu malam, 24 April.
