- VIVA.co.id/ Nur Faishal.
VIVAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menanggapi keinginan Indonesia Corruptions Watch atau ICW, agar Presiden mencopotnya, karena telah memberhentikan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie.
Yasonna tidak mempersoalkan desakan dari ICW tersebut. "Itu hak dia (ICW) bicara, urusan dia itu. Tapi kan lihat dulu, ada enggak faktor-faktor mens rea-nya (niat jahat)," kata Yasonna di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 29 Januari 2020.
Ia justru mempertanyakan, siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas keberadaan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku.
"Tanggung jawabnya siapa yang paling apa di situ. Sistemnya saya sudah berapa bulan yang lalu bilang perbaiki sistem itu," kata Yasonna.
Sebelumnya, peneliti ICW, Kurnia Ramdhani menilai tepat, jika Presiden Joko Widodo mencopot Menkumham, Yasonna H. Laoly terkait kesalahan sistem Keimigrasian dalam kasus kepergian kader PDIP, Harun Masiku. Hal itu diungkapkan Kurnia, merespon pencopotan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie oleh Yasonna.
"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi," kata Kurnia, saat dimintai penjelasan oleh awak media, Selasa 28 Januari 2020.
Menurut Kurnia, bagaimanapun juga, Yasonna merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM. Dan berdasarkan fakta, Yasonna juga telah berkata tidak sesuai terkait keberadaan Harun Masiku.
"Jadi, harusnya Yasonna ikut bertanggung jawab atas situasi hari ini. Efek dari kekeliruan data itu amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu, karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," kata Kurnia. (asp)
