- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Kinerja 100 hari Joko Widodo di periode keduanya memimpin negara dinilai belum ada kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil. Dalam 100 hari, kebijakan Jokowi dinilai justru membebankan rakyat.
"Hanya dalam 100 hari Jokowi telah membebani rakyat dengan kenaikan listrik, air, BPJS Kesehatan, rencana gas 3kg, tarif tol bahkan pajak kendaraan," kata aktivis HAM asal Papua, Natalius Pigai, Jumat malam, 31 Januari 2020.
Pigai menyebut pemerintahan Jokowi saat ini seperti memperlihatkan defisit moral di dalam elite partai politik serta pejabat. Munculnya kasus korupsi seperti Asuransi Jiwasraya, Asabri juga terjadi dalam 100 hari Jokowi.
"Contoh betapa rendahnya martabat dan moral pemimpin yang mengelola negara," ujar Pigai.
Dia pun menyoroti drama penyusunan Kabinet Indonesia Maju serta penempatan pejabat BUMN sebagai bagi-bagi jatah kekuasaan. Ia menyebut perwakilan tokoh rakyat serta relawan Jokowi yang berkualitas justru tak masuk kabinet.
"Penyusunan kabinet dan pejabat di BUMN menunjukkan suatu fakta bahwa Jokowi adalah komprador. Bahkan bagian dari oligarki politik dan ekonomi," jelas eks komisioner Komnas HAM itu.
Pigai menambahkan awal pemerintahan Jokowi juga memberikan keraguan terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Kemunculan revisi UU KPK yang berujung disahkan UU baru menjadi acuan kebijakan pelemahan pemberantasan korupsi. Belum lagi revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang juga sempat memantik kegaduhan di publik.
"Kebijakan pelemahan KPK, RUKUHP, dan lainnya telah menjustifikasi pelemahan tersebut," sebut Pigai.
Selain itu, ia menyinggung peristiwa yang terjadi di Papua. Rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan daerah lain yang berujung kerusuhan beberapa pekan di tanah Bumi Cendrawasih dengan imbas jatuhnya sejumlah korban meninggal dunia.
Baca Juga: 100 Hari Jokowi, Rocky Gerung: Saya Kasih Nilai 9 Untuk Kebohongan
Pigai menilai pemerintahan Jokowi kebingungan memulai konsep program prioritas kerja periode 2019-2024. Jokowi selaku kepala negara menyampaikan implementasi sejumlah prioritas program kerja periode 2019-2024 yang disampaikan pada 20 Oktober 2019.
Beberapa program prioritas itu seperti pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Rencana RUU Omnibus Law untuk penyederhanaan regulasi dan menggenjot investasi juga menuai protes.
Jokowi Dibela
Kinerja 100 hari Jokowi yang dikritik pun mendapat respons pembelaan dari elite partai pendukungnya. Politikus PDIP Andreas Hugo Parreira menekankan sejak awal Jokowi-Ma'ruf Amin tak menargetkan program 100 hari.
Dia menjelaskan sesuai yang disampaikan Jokowi ada beberapa program prioritas periode 2019-2024. Salah satunya merombak regulasi dan kendala-kendala percepatan pembangunan untuk 5 tahun ke depan. Lalu, pembangunan SDM dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
"Mengukur kinerja 100 hari untuk pemerintahan Jokowi di periode kedua nampaknya tidak tepat, kerena bukan itu target program-program Jokowi," jelas Andreas kepada VIVAnews, Jumat, 31 Januari 2020.
Dia menekankan program infrastruktur pemerintahan Jokowi berlanjut dari periode pertama. Kata Andreas, Jokowi selaku kepala negara sudah teruji di periode pertamanya 2014-2019. "Yang namanya ukuran kinerja 100 hari lebih sebagai ungkapan saluran aspirasi evaluatif dari para pemerhati," tutur Andreas.
Sebelumnya, Jokowi juga sudah menjawab kritikan terkait kinerjanya memimpin negara. Ia menjelaskan pemerintahan di periode keduanya ini juga tak menargetkan 100 hari kerja. Jokowi menekankan hal ini juga sudah disampaikan setelah perkenalan dan pelantikan para menteri Kabinet Indonesia Maju, 22 Oktober 2019 lalu.
"Saya sampaikan sejak awal tidak ada 100 hari karena ini keberlanjutan dari periode pertama ke kedua. Ini terus ini. Enggak ada ini berhenti terus mulai lagi, enggak ada. Ini terus," kata Jokowi di Puspitek Tangerang Selatan, Banten, Kamis 30 Januari 2020.
