- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Arteria Dahlan, mengatakan MKD telah menutup kasus dugaan Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin yang meminta fee kepada mantan Bupati Lampung Tengah Mustofa. Pasalnya, pelapor telah mencabut laporannya.
"Perkaranya sudah masuk, kemudian yang bersangkutan mencabut laporan. Dan kemudian sudah ada rapat permusyawaratan kita semua ini, Mahkamah, yang akhirnya perkaranya kan ditolak karena sudah dicabut," kata Arteria saat dihubungi wartawan, Jumat, 7 Februari 2020.
Ia menjelaskan, karena pencabutan laporan, maka Azis ataupun pihak yang terkait hal ini tak akan diperiksa. MKD juga tak akan membahas lebih lanjut kasus ini.
"Buat apa diperiksa lagi, yang bersangkutannya mencabut malah. Jadi dua hal yang berbeda," ujar Arteria.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Golkar Azis Syamsudin dilaporkan para pegiat antikorupsi ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Ia dituding meminta fee kepada mantan Bupati Lampung Tengah Mustofa.
Azis dituding meminta fee sebesar 8 persen terkait pengesahan dana alokasi khusus (DAK) perubahan tahun 2017 unuk Kabupaten Lampung Tengah pada Badan Anggaran DPR.
"Permintaan fee ini terungkap atas pengakuan dari mantan Bupati Lampung Tengah yaitu Mustafa yang saat ini sudah masuk dan disidangkan perkaranya," kata kuasa hukum pelapor, Agus Rihat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.
Nasib Fadli Zon soal Cuitan Invisible Hand di Balik UU Cipta Kerja
Anggota DPR Fadli Zon dilaporkan ke MKD DPR gegara cuitannya di Twitter soal invisible hand UU Ciptaker.
