- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VIVA – Anggota Komisi III DPR RI kembali menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly. Dalam kesempatan tersebut, Yasonna masih dicecar mengenai permasalahan tersangka KPK Harun Masiku yang saat ini masih buron.
Yasonna dicecar oleh anggota Komisi III asal Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding soal kesalahan sistem imigrasi. Menurut Sudding, Yasonna terlalu gegabah karena melakukan konferensi pers dan pernyataan ke publik hanya berbekal satu sumber informasi saja yang ternyata datanya salah atau terjadi delay data.
"Enggak masuk akal, saudara hanya gunakan satu sumber informasi, sementara isu ini dapat perhatian publik. Statement Anda meyakinkan," kata Sudding Selasa, 25 Februari 2020.
Sudding menduga ada indikasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa Harun Masiku memang tidak berada di Indonesia pada saat OTT tersebut dilakukan.
Untuk memperkuat dugaan itu, kemudian Sudding menanyakan apakah Yasonna kenal Harun secara personal atau tidak, karena dikhawatirkan adanya hubungan kedekatar yang membuat proses penegakkan hukum tidak maksimal
"Saudara kenal Harun (Masiku)?," kata Sudding bertanya kepada Yasonna.
Dalam kesempatan tersebut, Yasonna kemudian menjelaskan kepada Sudding dan anggota lainnya bahwa dirinya tidak kenal dengan Harun Masiku. Bahwa melihat wajah Harun Masiku saja, Yasonna mengaku hanya melalui Foto
"Sama sekali tidak (kenal). Lihat mukanya fisik saja saya belum pernah, lihat dari foto saja," kata Yasonna yang diiringi dengan mengacungkan dua jarinya.
Kemudian Politisi Partai Demokrat Benny K Harman juga mempertanyakan hubungan Yasonna dengan Harun. Menurutnya sangat tidak mungkin Yasonna yang berasal dari PDIP, partai yang sama dengan Harun, tetapi tidak pernah melihat Harun.
"Kita ini kan ingin membangun akuntabilitas publik. Kenapa menyangkal Harun sahabat? Janganlah bohong di siang hari bolong," kata Benny.
Yasonna menegaskan Ia memang tidak tahu sama sekali soal Harun Masiku. Sebab dirinya baru diangkat menjadi Ketua DPP Bidang Hukum setelah Pemilu 2019 yakni pada Kongres PDIP di Bali, medio Agustus 2019, dan pada saat harun mendaftar menjadi Caleg dirinya belum menjadi pengurus.
"Pada proses caleg itu saya belum di DPP. Jangan ada pretensi yang tanpa data, saya DPP baru setelah kongres," ujarnya
