- Dok. Biro Pers dan media Istana Kepresidenan.
VIVA – Pemerintah Indonesia saat ini tengah menghadapi gejolak penyebaran virus Corona Covid-19. Sedikitnya sudah 227 pasien positif corona dengan 19 di antaranya meninggal dunia.
Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara diharapkan tak hanya nyaman dengan kebijakan imbauan social distancing seperti work form home atau WFH. Eks Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo dalam akun Twitternya menyampaikan bahwa masyarakat saat ini kangen dengan gaya blusukan Jokowi. Ia mempersilakan VIVAnews untuk mengutip pernyataannya tersebut
Menurut dia, aspirasi agar Jokowi blusukan ini disampaikan masyarakat di media sosial. Kata Roy, mereka ingin Jokowi blusukan agar bisa melihat kondisi langsung terkait corona.
Dalam cuitannya ini, Roy juga mengunggah sejumlah foto Jokowi saat blusukan seperti saat mengenakan jas plastik hingga memanjat dinding.
"Pak @jokowi Yth, Dari lubuk hati paling dalam, Sebagai Rakyat Indonesia ingin menyampaikan Aspirasi Netizen2 (ada di Kolom Komentar, sebagai Bukti) bahwa Masyarakat KANGEN dgn Blusukan Bapak spt dulu2 lagi ditengah Suasana sekarang ini. Mohon HADIR pak, jangan WFH kata mereka," demikian tulis Roy dalam akun Twitternya, @KRMTRoySuryo2 yang dikutip VIVAnews pada Kamis, 19 Maret 2020.
Dia menyindir cara video conference yang dilakukan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menghindari penularan corona. Praktik video conference jangan berlebihan bila tak bermanfaat untuk masyarakat.
Menurutnya, sesuai ucapan Jokowi harus menghemat triliun rupiah dari anggaran perjalanan dinas untuk menolong rakyat harus direalisasikan. Maka itu, DPR RI seharusnya bisa mendesak mitra kerjanya setiap kementerian agar mengeluarkan alokasi anggarannya itu untuk mulai bantu rakyat dalam menghadapi wabah corona ini.
"Tweeps, Karena Presiden @jokowi sudah nyaman WFH begini, harusnya @DPR_RI segera mendesak Menteri2nya yg kemarin (katanya) ada "PULUHAN TRILYUN Anggaran Perjalanan Dinas & Pertemuan yg TIDAK PERLU" itu utk digunakan Menolong masyarakat. Toh tidak perlu mahal2 spt di Lapas ini," demikian cuitan Roy.
Pun, sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan tak menerapkan opsi lockdown di tengah penyebaran corona di Tanah Air. Kebijakan isolasi terbatas di wilayah tertentu diambil dari kebijakan pemerintah pusat. Tapi, kebijakan lockdown termasuk di daerah adalah kewenangan pemerintah.
“Kebijakan lockdown baik di daerah maupun nasional adalah kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat melakukan lockdown. Hingga saat ini tidak ada kepikiran kebijakan lockdown,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin 16 Maret 2020.
Menurut dia. saat ini bisa mengurangi mobilias orang dari satu tempat ke tempat lain. Lalu, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran corona.
Imbauan agar kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah atau work form home, ibadah dari rumah perlu terus digencarkan untuk mencegah penularan corona.
