Jokowi Diminta Bubarkan Staf Khusus Milenial

Presiden Jokowi bersama tujuh staf khusus baru dari kalangan milenial
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVAnews - Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi membuat heboh masyarakat di Tanah Air. Mereka adalah Andi Taufan Garuda Putra, dan Adamas Belva Syah Devara.

img_title Eks Anggota BIN sebut Tentakel Geng Solo Masih 70 Persen di Pemerintahan, Ingatkan Prabowo Agar Tidak Terjebak

Andi Taufan yang juga CEO Amartha mengirim surat berkop Setkab kepada camat di seluruh Indonesia. Surat berisi soal komitmen perusahaannya tersebut dalam menyukseskan program Relawan Desa Lawan Covid-19 dari Kementerian Desa, PDTT.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kemudian, Belva Devara, CEO Ruangguru membuat heboh karena perusahaannya itu ternyata mendapat proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun untuk menyediakan pelatihan online.

img_title Sederet Analisa Pakar UGM soal Kondisi Politik Usai Gibran Mundur, Singgung Hubungan Prabowo-Jokowi

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai kalau merusak pemerintahan, sebaiknya stafsus milenial tersebut dibekukan saja. Menurutnya, kehadiran mereka tidak diperlukan.

"Jokowi harus memecat dua orang ini. Ini bahaya jika mereka jadi pemimpin pasti ada abuse of power lagi atau penyalahgunaan kekuasaan. Bisa terjadi conflict of interest. Menggunakan surat resmi negara bahaya untuk personal interest," kata Jerry kepada VIVAnews, Jumat, 17 April 2020.

img_title Tak Masalah Ijazah Jokowi Diuji Forensik Kembali, Kuasa Hukum Ayah Gibran Beri Syarat Ini ke Roy Suryo

Jerry melihat anak-anak muda itu belum pengalaman di pemerintahan. Perlu banyak belajar lagi.

"Mereka tak punya based competence yang mapan dan unggul," katanya.

Dia mengatakan stafsus mileneal itu sebetulnya tidak terlalu penting. Karena itu, daripada merusak tatanan pemerintahan lebih baik dibubarkan atau dicopot saja.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saya tidak habis pikir kop surat Setneg mereka perlu juga bertanggung-jawab. Setiap kebijakan harus melibatkan Setkab dan Setneg. Ini ada indikasi korupsi juga. Mencari keuntungan dibalik wabah virus corona," ujarnya.

"Padahal mereka sudah digaji lumayan. Tupoksi mereka salah kaprah dan salah jalan. Ini pelanggaran berat," tambahnya lagi.

Presiden Prabowo Bersama Gibran Rakabuming Raka

Sebelum Mundur dari Wapres, Doli Kurnia sebut Gibran Ajukan Beberapa Syarat: Teori Deep State

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia beberkan terkait peristiwa sebelum Gibran Rakabuming Raka mundur dari Wakil Presiden (Wapres). Kata

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut