- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA – Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pemerintah tidak boleh gegabah memutuskan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena permasalahan ini taruhannya adalah nyawa masyarakat sehingga dalam membuat keputusan harus dilakukan dengan cermat.
Hal itu dikemukakan Achmad Baidowi merespons rencana pemerintah untuk melonggarkan PSBB. Padahal, penularan virus corona di Tanah Air belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
"Sejauh ini warga yang terpapar covid-19 terus bertambah dan ini wajib diantisipasi. Soal ada warga yang tidak bisa leluasa beraktivitas, namanya saja PSBB. Ini masih jauh lebih baik dibanding dengan karantina wilayah," kata pria yang akrab disapa Awiek, Kamis, 14 Mei 2020.
Awiek meminta agar pemerintah saat ini fokus mengatasi dampak dari Covid-19 ini. Pemerintah harus memastikan segala bantuan dan kebijakan yang dibuat dapat tepat sasaran.
"Saat ini bagaimana pemerintah memastikan bantuan stimulus ekonomi yang diberikan tepat sasaran. Termasuk pelaksanaan kartu prakerja benar-benar diarahkan untuk warga agar bisa membuka usaha mandiri, bukan sekadar seremonial," ujarnya.
Melihat perkembangan terakhir, Covid-19 bahkan telah menyebar melalui penumpang yang menggunakan transportasi umum salah satunya kereta rel listrik (KRL). Untuk itu, relaksasi PSBB dinilai bukan hal yang tepat karena akan semakin banyak yang tertular.
"Jika melihat fakta bahwa ada penumpang KRL yang positif covid-19, sepertinya bukan waktu yang tepat untuk melakukan relaksasi PSBB. Relaksasi PSBB bisa dilakukan jika trend penyebaran wabah covid-19 di suatu wilayah, benar-benar turun drastis," ujarnya.
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
