Bawaslu Ungkap Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Ini Daerahnya
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 termutakhir. Dari hasil penelitian, Bawaslu menemukan tingkat kerawanan Pilkada 2020 meningkat karena wabah Covid 19.
“Pada pemutakhiran kali ini, Bawaslu memasukkan konteks pandemi yang kita alami beberapa bulan ini. Pandemi ini memang sangat memengaruhi penyelenggaraan pilkada," kata Komisioner Bawaslu M Afifuddin di gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.
Afif memaparkan, IKP Pilkada 2020 dimutakhirkan per Juni 2020. Dari pemutakhiran tersebut terdapat 27 kabupaten, kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi, dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2020.
Sejumlah 20 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks pandemi di antaranya Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa.
Kemudian Kabupaten Sijunjung, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Banjarbaru, Kota Ternate, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya Kota Semarang, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Melawi.
Selain itu ada 146 kabupaten, kota terindikasi rawan sedang dalam konteks pandemi. Dan 88 kabupaten, kota ada dalam titik rawan rendah.
Ia menjelaskan, aspek yang diukur dalam konteks pandemi adalah anggaran pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada, dan hambatan pengawasan pemilu akibat wabah Covid-19.
Hal lain yang juga menonjol dalam situasi pandemi adalah konteks infrastruktur daerah. “Dalam konteks ini, Bawaslu mengukur dua aspek, yaitu dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Pada konteks infrastruktur daerah, tidak ada kabupaten, kota yang rawan rendah. Sejumlah 117 kabupaten, kota terindikasi rawan tinggi dan 144 rawan sedang.
Sejumlah 14 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks infrastruktur daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Supiori, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Kabupaten Malinau, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Agam, Kabupaten Siak, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kaimana.
Konteks Politik
Bawaslu memutakhirkan kerawanan pada konteks politik dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di tingkat kabupaten, kota. Aspek yang diukur dalam konteks ini adalah keberpihakan penyelenggara pemilu, rekruitmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan anggaran.