VIVA – Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR, kembali menyentil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kali ini mengenai pembelajaran sistem online. Dalam pandangan PAN, Nadiem hanya bisa membuat aturan, tapi pelaksanaan teknisnya justru kreasi masing-masing sekolah.
Hal itu diutarakan Pelaksana Harian Ketua F-PAN yang juga anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Dia melihat, saat ini kinerja Nadiem belum terlihat selama pandemi COVID-19. Dia menilai, kinerja Nadiem hanya sebatas membuat aturan tanpa memikirkan bagaimana implementasinya di lapangan.
"Kalau baca dari kebijakan yang ada, Nadiem itu hanya membuat aturan saja. Misalnya, sekolah hanya boleh buka di zona hijau. Kalau belajar fisik, harus begini begitu. Di luar itu, harus belajar dari rumah. Nah, kalau belajar dari rumah, bagaimana metodenya? Apa sistem yang dipakai untuk menghubungkan guru dan siswa? Apakah hanya menonton video, atau live? Semua itu kelihatannya didasarkan atas prakarsa sekolah secara mandiri," kata Saleh kepada awak media, Selasa, 28 Juli 2020.
Baca juga: Masjid Al Akbar Surabaya Atur Jemaah Salat Idul Adha Pakai Kartu Warna
Saleh mengaku belum mendengar program belajar mengajar yang disusun oleh Nadiem di masa pandemi ini. Termasuk juga dengan fasilitas belajar jarak jauh yang tidak disediakan sama sekali. Nadiem, menurut dia, tidak memikirkan sama sekali sehingga banyak anak yang tidak bisa belajar karena ketiadaan fasilitas dan tidak bisa mengakses pelajaran secara online.
"Proses belajar mengajar yang ada saat ini dinilai belum ideal sebagaimana diharapkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengambil inisiatif untuk mengelola proses belajar mengajar tersebut. Masing-masing sekolah seakan-akan menentukan dan mendesain sendiri pola belajar yang diterapkan," ujar mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah itu.
Saleh juga menilai, kegelisahan orang tua siswa terkait pelaksanaan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini semakin tinggi. Di satu sisi, para orang tua ingin agar anaknya segera bisa kembali belajar di sekolah sebagaimana biasanya. Sementara di sisi lain, kurva penyebaran COVID-19 masih belum turun dan justru semakin meningkat mencapai lebih 100 ribu orang.
"Walaupun ada kegiatan belajar mengajar jarak jauh yang diatur sekolah, namun Kementerian Pendidikan tidak memberikan fasilitas apa pun. Terkesan mereka menganggap bahwa semua siswa dan orang tuanya memiliki akses untuk belajar online. Tidak pernah juga kedengaran kalau Kementerian Pendidikan memikirkan agar paket data internet tidak memberatkan ekonomi keluarga siswa," ujarnya.
Saleh meminta paling tidak Kemendikbud memberikan subsidi paket data, agar siswa bisa mengakses pelajaran secara online. Saleh minta Mendikbud Nadiem lebih peka terhadap bagaimana proses belajar mengajar bisa berjalan.
"Di saat-saat seperti ini, semestinya Nadiem menunjukkan kepeloporannya. Apalagi back ground-nya adalah bisnis online. Walau beda jauh, tetapi sedikit ada kemiripan dengan belajar daring. Setidaknya, mirip karena menggunakan akses internet," ujarnya. (lis)
