Soal Pengusaha Hitam di Surabaya, Pengamat: PDIP Memercik Muka Sendiri

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menemui Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharni atau Risma.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Nur Faishal

VIVA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristyanto sempat melontarkan pernyataan yang kontroversial, yakni mengatakan tak ingin kota Surabaya dikuasai oleh pemodal-pemodal alias pengusaha “hitam” yang hanya memiliki kepentingan bisnis semata. Hasto menuding lawan politiknya di Pilkada Surabaya didanai pengusaha-pengusaha yang ingin menguasai kota pahlawan tersebut.

PKS Usung Imam Budi Hartono Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok, Ahmad Syaikhu: Kinerjanya Bagus

Pengamat Politik Pangi Syarwi memandang pernyataan Hasto ini seperti menapuk air di dulang yang artinya akan terpercik ke muka sendiri. Sebab menurut Pangi, semua parpol sama saja dalam soal pendanaan politik, tak terkecuali PDIP.

"Hampir semua partai mengalami persoalan klasik yang sama (pendanaan), jangan sampai menampuk air di dulang, memercik muka sendiri. Saya pikir semua partai lagunya sama, butuh bandar atau sponsor dari cukong untuk maju memenangkan pilkada. Karena pembiayaan pilkada kita itu tinggi," kata Pangi, Selasa 1 September 2020

Bawaslu Ultimatum Jajaran Tak Main Mata Dalam Proses Rekrutmen Panwascam Pilkada 2024

Baca juga: PDIP Tak Rela Surabaya Dikuasai Pengusaha Hitam, Kata Hasto

Pangi juga mengatakan, realitas politik di Indonesia memang mamaksa calon kepala daerah harus mau mengeluarkan uang. Menurut Pangi seorang calon kepala daerah tak cukup hanya bermodal janji dan gagasan politik saja.

Resmi! PKS Usung Imam Budi Hartono Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok

"Untuk rakyat memilih, butuh uang dan sembako. Kalau kita hanya jual gagasan dan ide, dibilang calon kepala daerah sinting, bahkan ditertawakan menjadi bahan ejekan dan lelucon politik. Itulah keadaan sekarang dan realitas politik," kata Pangi.

Pangi menjelaskan, jika pendanaan politik yang dari pemodal bisa saja dihentikan dari perpolitikan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan negara memberikan dana untuk politisi dan melarang pembiayaan dari para cukong.

"Bisa diputus mata rantai soal bantuan cukong dan donatur politik dibatasi untuk pembiayaan pilkada. Harus ada bantuan dari pemerintah atau negara sehingga memutus mata rantai cukong yang membiayai kepala daerah," ujar Pangi. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya