- Tangkapan Layar Youtube Karni Ilyas Club
VIVA – Kasus korupsi yang menjerat kepala daerah hingga anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah masih marak dan belum menunjukkan penurunan. Hal ini jadi sorotan mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli.
Rizal menilai maraknya kasus korupsi karena modus operandinya berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang terkait proses lelang pengadaan barang dan jabatan serta anggaran proyek. Ia menyinggung salah satu pemicunya karena demokrasi kriminal.
Dia menyampaikan istilah demokrasi kriminal karena seseorang untuk maju di kancah politik baik di tingkat nasional atau daerah mesti menyiapkan biaya yang tak sedikit. Biaya ini menurutnya nanti untuk membeli tiket dari partai politik atau parpol agar bisa ikut berkompetisi.
Kondisi tersebut menurutnya membuat calon mencari cara guna mendapat tiket. Salah satunya dengan mencari sponsor dari pengusaha-pengusaha hitam agar bisnisnya bisa langgeng karena usahanya bisa di-backup oleh pejabat yang dibiayainya.
"Calon yang terpilih itu berhutang budi terhadap para sponsor yang membiayainya saat berkompetisi. Para pejabat yang terpilih itu juga memprioritaskan mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkan ketimbang mengimplementasikan janji politiknya terhadap rakyat," kata Rizal Ramli di Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.
Rizal membayangkan parpol di Indonesia seperti di negara Eropa dan Australia yang dibiayai negara dengan dana yang sesuai. Dengan kondisi tersebut, parpol di negara itu bekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Pun, ia mengatakan Indonesia sebenarnya bisa mencontoh negara-negara tersebut. Kebijakan itu seperti menyediakan keuangan atau budget untuk membiayai parpol.
“Parpol dibiayai negara seperti di Eropa, Australia dan New Zealand. Sehabis perubahan, kita siapkan budget Rp30 triliun per tahun. Jadi, tidak perlu bandar atau cukong, sehingga legislatif dan eksekutif ngabdi untuk rakyat, bukan cukong," sebut Rizal.
Dia menyebut dengan pembiayaan parpol dana oleh negara, sejumlah negara di Eropa memiliki rakyat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi, dan indeks kebahagian lebih baik dari Amerika Serikat (AS). Kata Rizal, di AS pembiayaan politiknya menganut sistem bandar.
Terkait itu, ia menyebut Indonesia seperti mencontoh sistem bandar ala AS. Namun, Indonesia tak ada law enforcement dan lembek terhadap praktik korupsi. Berbeda dengan AS yang menerapkan hukuman berat kepada pelaku korupsi.
"Amerika ada rule of law dan hukum berat pelaku korupsi. Kita nyontek sistem bandar, tanpa rule of law dan lembek terhadap koruptor. Hasilnya ambyar dan amburadul," ujar Rizal.
Baca Juga: Rizal Ramli Dinilai Punya Dalil Jelas Ajukan Uji Materi PT 20 Persen
Meski demikian, ia tak menampik negara saat ini sudah membiayai parpol. Tapi, jumlah dana bantuan parpol itu masih sangat kurang. Menurut dia, kondisi tersebut membuat parpol harus mencari penghasilan tambahan dengan membancak keuangan negara.
“Hari ini, walaupun dibiayai sedikit oleh negara, anggaran yang hilang di tingkat DPR, DPRD tingkat I dan II sangat besar. Tapi, yang masuk kas partai hanya sebagian kecil, sisanya masuk kantong-kantong pribadi," tutur Rizal.
Kemudian, ia menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pernah merekomendasikan kepada pemerintah agar menambah budget untuk membiayai parpol. Rekomendasi ini dengan harapan agar parpol tak perlu lagi mencari dana tambahan lain.
"Mereka hanya fokus pada tugas dan fungsi partai antara lain, melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik sehingga bisa menghasilkan pemimpin. Baik pada tingkat lokal maupun tingkat nasional yang benar-benar berkualitas," jelas Rizal.
Namun, rekomendasi KPK soal dana parpol itu tampaknya belum disikapi dengan serius. Maka itu, ia bilang tak mengherankan ada aksi tangkap tangan KPK terhadap para politisi maupun para pejabat.
