- Dok. PKS
VIVA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memanaskan mesin sebagai persiapan menuju agenda politik 2024. Salah satunya dengan Rapat Kerja Wilayah atau Rakerwil yang digelar PKS Banten.
Ketua PKS wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, Ahmad Ruhiyat menyampaikan apa pun amanat rakerwil maka kader harus solid membantu merealisasikan target 2024. Begitupun setiap perencanaan selain rakerwil seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) juga harus berhubungan dengan strategi menuju 2024.
Agenda 2024 jadi sasaran setiap partai karena akan ada rangkain momen pilkada, pemilu legislatif, hingga pilpres. Hal ini lantaran pilkada serentak yang seharusnya digelar 2022 dan 2023 diundur jadi 2024 berbarengan dengan pilpres.
"Mudah-mudahan hasil rakerwil menjadi acuan bagi PKS dalam menjalankan program kemenangan disetiap momen hajat demokrasi," ujar Ruhiyat, dalam keterangannya, Senin, 12 April 2021.
Dia menekankan seluruh kader dan pengurus di Banten mesti optimis menjawab rintangan politik ke depan. Rasa optimis itu terkait peluang menang yang dimiliki PKS.
Meski diakuinya sulit, namun ia yakin bisa karena kelebihan kader PKS yang selama ini dikenal solid.
"Tapi, dengan soliditas kader, PKS akan mampu mengelola sumber keterbatasan untuk menghadapi tantangan dan rintangan tersebut," tutur Wakil Ketua DPRD Jawa Barat tersebut.
Pun, ia mengingatkan agar kader dan pengurus PKS di Banten juga meningkatkan kepeduliannya dalam membantu masyarakat di daerah Tanah Jawara tersebut. Ia menyinggung Banten yang kini sudah berusia 20 tahun namun masih perlu perhatian misalnya dalam aspek pelayanan publik.
Kemudian, Ruhiyat juga bilang Banten punya sejarah kuat dengan proses kemerdekaan RI. Kata dia, Banten memiliki tokoh-tokoh pahlawan yang punya sejarah penting dalam membantu kemerdekaan. Maka itu, ia berharap hasil rakerwil juga bisa bermanfaat untuk persoalan rakyat Banten.
"PKS harus bisa menjawab tantangan dan permasalahan di masyarakat dengan program yang rasional, terukur, dan dibutuhkan masyarakat sesuai amanah Pancasila dan UUD 45," ujar Ruhiyat.
