Kritik KPU, Mendagri: Anggaran Rp86 Triliun Pemilu 2024 Terlalu Tinggi
- Istimewa
VIVA – Komisi Pemilihan Umum KPU) mengusulkan anggaran untuk Pemilu serentak 2024 sebesar Rp86 triliun. Anggaran ini membengkak karena salah satunya menyangkut honor petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Demikian dibahas dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Mendagri Tito menilai, anggaran Pemilu 2024 itu masih terlalu besar.
Menurutnya, pengajuan anggaran sebesar Rp86 triliun tersebut masih harus diperiksa dan disisir lagi satu per satu. Sebab, lompatannya terlalu tinggi jika dibandingkan pemilu sebelumnya.
"Kemarin membaca di media pengajuan Rp86 triliun. Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detil satu per satu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi," kata Tito, Kamis 16 September 2021.
Tito membandingkan anggaran Pemilu 2024 dengan gelaran pesta demokrasi pada 2014 dan 2019 lalu. Terlihat perbedaan yang sangat jauh anggaran Pemilu 2014 dan 2019 dengan Pemilu 2024 mendatang.
Dia mengatakan itu karena saat ini negara juga dalam pemulihan ekonomi nasional imbas pandemi COVID-19.
"Lompatannya terlalu tinggi dari Rp16 triliun ke Rp27 triliun, ke Rp86 triliun di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," ujar eks Kapolri ini
Tito meminta agar dalam anggaran Pemilu 2024 dapat dilakukan efisiensi sehingga tidak menelan biaya yang terlalu tinggi. Sebab, kondisi ekonomi bangsa sempat mengalami minus akibat dihantam pandemi. Maka itu, terkait anggaran harus betul-betul dipertimbangkan.
"Ekonomi nasional sempat minus. Ini yang mungkin berbeda pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan," ujar Tito.
