- Lilis
VIVA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, angkat bicara mengenai langkah pemecatan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Mardani, adanya peristiwa ini merupakan hari yang kelam bagi penegakkan korupsi tanah air.
Menurut Mardani, 56 pegawai KPK yang dipecat sebenarnya memiliki nama baik dan memiliki integritas yang tinggi dalam pemberantasan Korupsi. Namun sayang, mereka justru disingkirkan dan bisa jadi hal ini memperlemah penegakkan korupsi.
"Hari yang kelam ketika 56 lebih pegawai KPK yang punya nama baik akan dipecat. Harus kita catat sebagai hari kelam bagi pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Mardani, dalam akun twitternya @MardaniAliSera, Jumat 17 September 2021
Namun, meski keputusan tersebut telah dibuat oleh pimpinan KPK, bukan berarti perjuangan berhenti sampai di situ. Mardani mengatakan, publik masih bisa memberikan dukungan kepada Ombudsman RI dan juga Komnas HAM agar mampu menegakkan hukum
"Masih ada waktu dukung Komnas HAM & Ombudsman untuk terus memperjuangkan rekomendasinya agar tegak menegakkan hukum," Ujarnya
Sebelumnya, sebanyak 56 pegawai KPK yang gagal dalam TWK akan dipecat dengan hormat pada 30 September 2021. Di antaranya yaitu Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo dan penyidik senior Novel Baswedan.
Banyak juga pegawai lain yang telah bekerja selama belasan tahun di KPK, namun mereka juga ikut terkena pemecatan. Salah satu alasan mereka dipecat yakni karena tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK.
Temuan Awal KPK: TPPU Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Capai Rp 100 Miliar
KPK mengungkapkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mencapai Rp100 miliar. Jumlah tersebut merupakan temuan awal.
