- Jo Kenaru
VIVA – Partai Demokrat memastikan tetap memilih untuk berada di luar pemerintahan atau oposisi. Walau jumlah partai oposisi saat ini berkurang, setelah PAN memilih bergabung di dalam barisan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Bagi Demokrat, oposisi sangat strategis untuk mengontrol pemerintah. Partai berlambang mercy itu pede memastikan meraih keuntungan elektoral yang signifikan sebagai oposisi. Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) dalam survei terbarunya, menempatkan Partai Demokrat di posisi dua elektabilitas partai politik tertinggi setelah PDIP.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman mengaku nyaman berada di luar pemerintahan. Legislator senior yang biasa disapa BKH ini berkata, mempertahankan status oposisi, karena Demokrat mendengar aspirasi masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi.
“Nggak apa-apa, kita terus bersama rakyat kalau semua ada di dalam maka nanti semua mata gelap iya kan. Yang baik tidak bisa lagi dilihat apalagi yang jelek ya kan,” ujar Benny K Harman, usai memantau kegiatan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan Partai Demokrat di SMA Negeri I Iteng Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, Minggu 19 September 2021.
Dia memastikan, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono itu akan tetap bersama rakyat mengontrol jalannya pemerintahan. Melakukan koreksi terhadap kebijakan yang dianggap salah, dan memuji jika memang apa yang dilakukan pemerintah, baik.
“Kami yang di luar ini akan terus bersama rakyat melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kalau bagus ya kita puji kalau tidak bagus kita kritik,” kata mantan Ketua Komisi III DPR itu.
Maka lanjut dia, tidak ada masalah dengan konsisten berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Ini juga sebagi bentuk menyelematkan demokrasi di Indonesia.
“Jadi tidak masalah, bapak Jokowi kan mengajarkan kita untuk membantu menyelamatkan demokrasi. Kami menyelamatkan demokrasi dengan berada di luar pemerintahan,” tambahnya.
Tolak Wacana Presiden Tiga Periode
Jelas Benny, Partai Demokrat naik signifikan sebagai efek penolakan terhadap amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan Presiden tiga periode. Juga menolak wacana penambahan waktu masa jabatan presiden dan DPR sampai 2027.
Disampaikan Benny, kalaupun Presiden Jokowi sendiri sudah tegas menolak wacana tersebut, artinya Presiden menaati perintah konstitusi.
“Memang dilarang oleh konstitusi, secara undang-undang nggak boleh, bukan soal menolak, itu bukan soal dia mau atau tidak mau. Undang-Undang Dasar memerintahkan seorang Presiden hanya bisa menjabat dua kali. Kalau menolak berarti Bapak Presiden patuh terhadap konstitusi,” teranya.
BKH pun meminta Presiden untuk tidak memanfaatkan kekuatan koalisi untuk mengubah undang-undang. “Bapak Presiden Jokowi juga tidak boleh memobilisasi kekuatan di parlemen atau memobilisasi kekuatan politik untuk merubah konstitusi supaya jabatannya bisa tambah bisa tiga periode,” katanya.
“Atau tidak boleh memobilisasi kekuatan politik untuk memperpanjang masa jabatan sampai tahun 2027 atau menunda pemilu. Ndak boleh itu tindakan pelanggaran terhadap konstitusi,” sambungnya.
Laporan: Jo Kenaru/ tvOne Manggarai, NTT.
