- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menawarkan pada 65 pegawai KPK yang dipecat sebagai ASN Polri, adalah langkah yang baik. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menilai, upaya itu sebagai cara yang cukup bagus dalam menyelesaikan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang terus berpolemik.
"Saya kira ini cara yang paling tepat untuk selesaikan soal itu. Sebab, pengabdian itu bisa di mana saja, dengan tetap menghormati karakter integritas, kemampuan, serta talenta teman-teman yang 50 sekian itu," kata Hinca kepada wartawan, Rabu 28 September 2021.
Mantan Sekjen DPP Partai Demokrat itu menilai, Polri mendapatkan tenaga tambahan dengan menarik para pegawai yang tidak lolos TWK. Lanjut Hinca, bahwa pengabdian pemberantasan korupsi bisa dimana saja. Baik KPK maupun Polri keduanya sama-sama instansi penegak hukum.
"Saya dengar juga ada restu dari Presiden, artinya bersepakat untuk mencari jalan keluar. Itu harus kita hargai, karena mentok terus, buntu terus. Mari kita tiru air yang mengalir, kalau dia mentok, dia akan mencari jalannya sampai menemukan ujungnya. Saya anggap ini terobosan baru," jelas Hinca.
Hinca juga meminta agar para pegawai yang tak lolos TWK ini, dapat menerimanya. Menurut Hinca, niat baik Kapolri itu perlu diapresiasi oleh semua pihak.
"Kalau saya menganjurkan ini jalan tengah yang paling ideal dan mudah-mudahan mereka bisa menerima, tapi ini kembali ke mereka. Tapi saya ingin respon niat baik Kapolri itu kita apresiasi," ujarnya.
Hinca berharap para 65 pegawai KPK yang akan berakhir masa tugasnya pada 30 September 2021 ini, bisa masuk jadi ASN Polri dan dapat menunjukkan kinerja terbaiknya.
"Saya berharap teman-teman tunjukkan kemampuannya di situ. Saya kira mekanisme di Polri juga bisa begitu, saya kira itu oke. Toh ini rumah kita bersama," ujarnya.
