- ANTARA FOTO/Didik Suhartono
VIVA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)) RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, dinamika kehidupan akhir-akhir ini telah menghadirkan diskursus publik mengenai urgensi dihadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Gagasan PPHN yang diwacanakan dalam amandemen dianggap sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan.
Demikian disampaikan Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam Fokus Group Discussion (FGD) di DPR, Senayan, Senin, 4 Oktober 2021
Menurut dia, PPHN perlu dirumuskan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Selain itu, mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Pun, dengan keberadaan PPHN dapat menghindari adanya pemborosan anggaran.
"Menghindarkan potensi pemborosan atau in-efisiensi pengelolaan anggaran negara yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan," kata Bamsoet.
Dalam kesempatan itu, Bamsoet mengatakan, kehadiran PPHN ini meniscayakan bahwa visi kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Sarana untuk memperjuangkannya adalah melalui pembangunan.
"Hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan, agar seluruh pemangku kepentingan punya persepsi dan perspektif yang sama," jelas politikus Golkar itu.
Menurut dia, kesamaaan pandangan ini penting, mengingat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang luar biasa dari berbagai sudut pandang. Termasuk di dalamnya pandangan politik.
"Dengan segala capaian yang telah kita raih selama ini, kita perlu menyadari bahwa usaha pembangunan sungguh merupakan perjalanan panjang dan terjal," kata Bamsoet
Dia menambahkan, dengan kondisi tersebut maka diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan berlandaskan visi konstitusi.
"Yang memberi prinsip dan haluan direktif berjangka panjang, tanpa harus kehilangan fleksibilitas untuk dapat merespon ancaman dan perkembangan yang terus
berubah," ujar Bamsoet.
