- Dok. Demokrat
VIVA – Seluruh pengurus serta kader Partai Demokrat diinstruksikan setia dan waspada terhadap penggunaan atribut ilegal. Instruksi ini ditandatangani Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Teuku Riefky Harsya atas nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan diedarkan kepada para kader.
"Tidak ada konflik internal, apalagi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Partai Demokrat yang diakui pemerintah hanya satu, pimpinan Ketum AHY," kata Teuku Riefky, dalam keterangannya, Kamis, 7 Oktober 2021.
Dalam instruksi tersebut, Riefky juga mengingatkan agar para pengurus dan kader bisa memonitor serta mengawasi penggunaan atribut Partai Demokrat secara ilegal. Ia menyampaikan demikian karena dinamika manuver sejumlah eks kader yang dipecat.
Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat mengunjungi KPU
- VIVA/M Ali Wafa
"Di mana atribut Partai Demokrat dipakai oleh mantan kader, terutama mereka yang telah dipecat karena terlibat kudeta dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)," tutur Riefky.
Dia meminta agar para pengurus dan kader bisa melaporkan penyalahgunaan atribut tersebut ke pihak yang berwajib. Langkah pelaporan ini dengan alasan pasal pelanggaran hak cipta. Selain itu, diimbau juga melaporkan kepada tim Satuan Tugas atau Satgas DPP PD.
Seperti diketahui, dinamika kisruh Demokrat jadi perhatian publik karena menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang pada Maret 2021 memilih Moeldoko sebagai ketua umum. Sejumlah eks kader yang dipecat AHY menginisiasi KLB kemudian mendukung Moeldoko.
Isu kudeta kepemimpinan AHY di Demokrat sempat mencuat sejak 1 Februari 2020. Kudeta ini juga diinisiasi beberapa mantan kader yang dipecat. Mereka menentang kepemimpinan AHY sebagai ketum yang menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kini, meski dilanda prahara, elektabilitas Partai Demokrat dan AHY justru memperoleh kenaikan. Hal ini berdasarkan temuan dari Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang merujuk survei terbarunya soal elektabilitas Demokrat dan AHY meningkat.
Babak kisruh Demokrat juga akan berlanjut dalam persidangan judicial review Mahkamah Agung (MA). Empat eks kader yang dipecat AHY menunjuk pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra untuk judicial review AD/ART Demokrat era AHY ke MA.
Salah satu permohonan terkait uji materil AD/ART itu menyangkut kewenangan dan peran majelis tinggi Partai Demokrat. Majelis Tinggi dianggap punya peran besar dalam memberikan izin pelaksanaan KLB.
