- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Jadwal Pemilu 2024 hingga saat ini belum ditetapkan. Pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah, masih terus berlangsung. Namun menurut anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera, jadwal pemilu mestinya menjadi domain dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jika terlalu lama, menurutnya bisa memicu persepsi negatif akan dugaan campur tangan pemerintah dalam penetapan jadwal pemilu. Pemilu, menurut Mardani, merupakan hak rakyat yang memegang kedaulatan.
"Aneh karena penetapan jadwal domainnya KPU. Jangan sampai ada kesan campur tangan pemerintah pada domain ini. Pemilik utama hak pemilu adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan," kata Mardani dalam akun Twitternya yang dikutip Rabu, 13 Oktober 2021.
Selain itu, Mardani juga meminta agar keputusan mengenai jadwal pemilu dapat dipercepat. Jangan sampai rakyat mengalami penurunan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu atau pun pemerintah.
"Kedua, semua mesti berbesar hati. Pemilik utama hak pemilu adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kian lama dan kian tidak pasti kian menurunkan kepercayaan rakyat pada pemilu berkualitas," katanya.
Jangan Sampai Muncul Prasangka Buruk
Lamanya penetapan jadwal pemilu, dapat menimbulkan prasangka buruk di masyarakat. Salah satunya yakni keputusan jadwal pemilu itu karena strategi pemerintah memasukkan masa jabatan presiden.
"Tidak ada masa perpanjangan. Karena aturan di konstitusi jelas. Tapi publik bisa punya persepsi demikian," kata Mardani.
HKTI Usulkan HPP Gabah Naik Jadi Rp6.757
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BAPANAS) berkomitmen melakukan penyesuain harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. HKTI usulkan HPP gabah naik jadi Rp6.757.
