Fadli Zon Serang Gubernur Lemhanas yang Sebut TNI Bukan Milik Rakyat
- Instagram @fadlizon
VIVA –Anggota komisi 1 DPR RI Fadli Zon mengkritik keras pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo yang menyatakan jika TNI bukan milik rakyat. Pernyataan Agus itu berkaitan dengan kejadian yang menimpa Brigjen Junior Tumilar yang membela anak buahnya karena mengurusi masalah sengketa tanah warga.
Dikutip VIVA, Rabu 13 Oktober 2021 dari akun @fadlizon, Wakil Ketua Partai Gerindra itu menyebut pernyataan Letjen Agus aneh.
"Aneh Gubernur @LemhannasRI katakan TNI milik Presiden bukan milik rakyat. TNI jelas alat negara dan sejak awal adalah tentara rakyat bukan tentara presiden. TNI harusnya berpihak pada rakyat bukan korporasi/konglomerasi. Apa yang dilakukan Brigjen Junior harusnya diapresiasi bukan sebaliknya," tulis Fadli.
Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan arahan
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Dengan pandangan seperti itu, Fadli meminta Agus segera diganti dan mencari Gubernur Lemhanas yang tidak berpikiran menyesatkan. Dari data yang dimilikinya, Agus ternyata sudah lolos fit and proper test sebagai calon Duta Besar RI untuk Filipina.
"Betul (lolos fit prope test) tinggal dilantik. Perlu segera Guburnur @LemhannasRI yang berpikiran konstruktif dan bisa menjadi think tank yang tak menyesatkan," kata Fadli.
Sebelumnya, pernyataan Letjen Agus viral di media sosial. Video obrolan Agus dengan Najwa Shihab ramai dibahas netizen. Berikut sepenggal pernyataan Agus soal TNI bukan milik rakyat.
Najwa: Jadi konsep manunggal dengan rakyat, tentara bersatu dengan rakyat itu sebenarnya konsep yang keliru ya? Jadi tentara itu enggak dekat, bukan punya rakyat?
Agus: Jadi awalnya adalah TNI kan ini lahir dari bangsa yang berjuang kita belum punya negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu. Bahkan sebetulnya perjuangan merebut kemerdekaan itu adalah perjuangan politik sehingga terbagi-bagi atas laksar-laksar.
Jadi ada laskar Hizbullah, Laskar Nasionalis, gitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI. Jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik. Karena dia harus menyatukan dengan politik.
Nah waktu perang itu memang menyatu dengan rakyat, waktu perang. Prinsip perang geriliya kan antara ikan dan air. Tetapi setelah menjadi demokrasi tetapi setelah merdeka, rakyat itu punya nya presiden. Rakyatnya itu punya nya yang dipilih oleh rakyat memenangkan pilpres, pemilu. Kepala daerah, presiden. Jadi rakyat itu lebih dekat dengan bu Khofifah daripada dengan Panglima.
PSI Ungkap Sosok Gubernur yang Tepat Pimpin Jakarta
Sekretaris fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan, Jakarta butuh sosok pemimpin yang berani.
