- Dokumentasi DPR.
VIVA - Ketua DPR, Puan Maharani, menyambut baik langkah Presiden Jokowi yang telah membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum 2022-2027. Puan berharap Pansel bisa mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk mendaftar menjadi calon penyelenggara pemilu.
“Supaya nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang dikirim Presiden untuk fit and proper test di DPR nantinya juga yang terbaik. Dan pada akhirnya DPR akan memilih yang terbaik dari terbaik, best of the best, untuk menyelenggarakan pemilu,” kata Puan di Jakarta, Rabu, 13 Oktober 2021.
Ketua DPR Puan Maharani berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Menurut Puan, penyelenggaraan pemilu harus berjalan dengan baik demi terjaminnya hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih dalam pesta demokrasi. Dia mengatakan penyelenggaraan pemilu yang baik, salah satu faktornya adalah penyelenggara pemilu yang cakap, kredibel, berintegritas dan independen.
“Oleh karenanya, penyelenggaraan pemilu yang baik harus dimulai dari seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu yang transparan dan akuntabel oleh Pansel,” katanya.
Baca juga: Hindari Politisasi Ramadhan, PKB Setuju Pemilu Digelar Februari
Puan menilai komposisi Pansel KPU dan Bawaslu yang dibentuk Presiden Jokowi sudah memenuhi unsur pemerintah, akademisi dan masyarakat, serta keterwakilan perempuan, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Mari kita sama-sama dukung dan awasi bersama kinerja Pansel KPU dan Bawaslu agar bisa bekerja dengan baik untuk publik,” kata Puan.
Sebelumnya, nama Juri Ardiantoro jadi perhatian karena terpilih jadi Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU periode 2022-2027. Namun, Juri disorot karena merupakan bagian tim sukses Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019.
Terbuka untuk Bertemu, Anies Sebut Prabowo Bukan Musuh tapi Lawan
Anies Baswedan mengatakan ada peluang Prabowo Subianto mengundang dirinya untuk melakukan pertemuan usai putusan MK karena sebetulnya hanya lawan dalam pemilu.
