- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi memprediksi bahwa dalam pemilu tahun 2024 akan terbentuk tiga poros kekuatan politik yang akan mengajukan pasangan capres-cawapres.
Menurut Baidowi, jika memang akan terjadi tiga poros kekuatan politik, peran PPP akan sangat menentukan dalam peta politik itu. Bisa saja PPP juga membentuk poros koalisi dengan PAN dan juga Nasdem--satu koalisi yang telah memenuhi syarat memiliki sedikitnya 20 persen kursi di Parlemen untuk mengajukan pasangan capres-cawapres.
"Kalau di beberapa media menyebutkan adalah: satu, poros PDIP; satu, poros Golkar, dan satu lagi poros lainnya, di poros yang lain itu--itu tergantung PPP--apakah PPP tertarik dengan poros ketiga, misalkan Nasdem, PAN, PPP itu sudah 21 persen. Itu memang memungkinkan," kata Baidowi, Jumat, 15 Oktober 2021
Pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan, PPP sebagai perwakilan partai yang religius tentu akan melengkapi partai-partai yang nasionalis. Kehadiran PPP dinilai akan sangat dibutuhkan karena merupakan partai religius yang ada saat ini.
"Begitu juga dengan Partai Golkar: Partai Golkar, misalkan, berjalan sendiri, di samping syarat koalisinya kurang, tetapi membutuhkan untuk melapisi dari sisi religiusnya. Bahkan kehadiran PPP sebagai salah satu partai-partai identitas yang berasas agama Islam bahkan dibutuhkan kehadirannya di situ," ujarnya.
Menurut Baidowi, partai yang religius dan partai nasionalis harus saling melengkapi dan akan lebih mudah untuk meraup suara daripada dua partai yang memiliki platform yang sama.
"Misalnya, partai yang ber-background agama juga, itu satu rumpun, dan agak susah. Ada yang memang memenangkan kontestasi tetapi di beberapa pilkada yang banyak menang ketika PPP berkoalisi dengan partai nasionalis, begitu pun sebaliknya," ujarnya
Figur ideal
sorot ppp
PPP belum berpikir ke arah figur yang akan diajukan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Karena PPP masih fokus pada pembenahan internal organisasi, yakni konsolidasi dari tingkat kabupaten/kota.
"Kalaupun harus memunculkan sebuah nama, idealnya, partai mana pun selalu mengidealkan ketua umum maju sebagai konstestan dalam perebutan pimpinan di setiap pemilu," katanya.
Tetapi, menurut Awik, realitas politik kerap tak memungkinkan untuk mencalonkan sang ketua umum karena kalau populer dibanding figur lain yang bukan pemimpin partai. Yang pasti, katanya, sekarang belum waktunya untuk membicarakan figur yang akan dicalonkan karena situasinya masih sangat dinamis.
